Sekjen PP KKT Jeneponto Bahas Problematika Ekonomi Indonesia Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Oligarki Politik

Trotoar.id, Makassar — Sekjen PP Kerukunan Keluarga Turatea (PP KKT) Jeneponto, Abdul Rachmat Noer, mengingatkan sistem ekonomi kapitalis sejatinya tidak sesuai dan tidak boleh mendapatkan tempat di negara Indonesia, bahkan sejengkal pun tidak boleh.

Selain tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indoensia, sistem ini juga telah melahirkan oligarki politik yang merusak tatanan politik dan demokrasi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan saat membawakan materi berjudul Problematika Ekonomi Ditengah Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Oligarki Politik didepan peserta pengkaderan tingkat nasional Darul Arqam Paripurna (DAP) yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) di Gedung Iqra Kampus Unismuh Makassar, Senin (15/08).

Dalam penjelasannya kepada peserta pengkaderan utusan 18 DPD se Indoensia, Sekjen PP KKT Jeneponto ini menekankan dan mengingatkan bahaya sistem ekonomi kapitalisme dan oligarki politik.

Menurut Rachmat, kapitalisme terbukti telah melahirkan kesenjangan tajam antara kaya dan miskin. Mereka kaum pemilik modal yang mengeksploitasi seluruh sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tegas Rachmat.

Kapitalisme juga mengakibatkan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang mendalam. Kekuasaan kelompok kapitalisme yang didasarkan pada kebebasan individu sangat mudah untuk diselewengkan, ungkap Dirut PT. Biringkassi Raya.

Rachmat mengingatkan jika kaum kapitalis telah menampakkan dirinya sebagai oligarki politik. Jumlah mereka sedikit bahkan minoritas tapi karena mempunyai uang dan kekuasaan, mereka punya kekuatan untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan di negara kita, jelas Ketua Korwil FOKAL IMM Sulsel.

Menurut Rachmat, saat ini oligarki politik telah masuk kedalaman pemerintahan. Jujur saja, kelompok oligarki ini telah lama masuk kedalam sistem pemerintahan.

Sambil menyoroti beberapa UU yang disahkan DPR RI yang kontroversi di kalangan masyarakat, Rachmat mengajak peserta DAP DPP IMM untuk melihat betapa banyak produk perundangan-undangan yang hanya mengakomodir kepentingan kelompok oligarki untuk menumpuk kekayaan dan kekuasaan ditengah kemiskinan rakyat Indonesia. Produk UU ini tidak lepas dari intervensi mereka di negara kita, kata Rachmat.

Untuk itu, menyambut perayaan kemerdekaan Indonesia ke 77, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk kembali ke UUD 1945. Itu adalah warisan pendiri bangsa untuk membawa rakyat Indonesia menuju masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera, himbuh Rachmat.

Beberapa tokoh nasional kader IMM hadir sebagai pemateri di acara Darul Arqam Paripurna (DAP) DPP IMM diantaranya H. Ashabul Kahfi Ketua Komisi VIII DPR RI, Andi Afdal Abdullah Direktur SDM BPJS, Andi Harun Walikota Samarinda dan beberapa tokoh politik Sulsel.