Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayananan Publik di Lutra Dinilai BAIK

Trotoar.id Luwu Utara — Menjelang pengujung 2022, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara melalui Bappelitbangda mengukur kinerja pemda dengan melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan survei Kebijakan Publik.

Adapun pengambilan data penelitian pada survei ini dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga survei, PT. Citra Publik Indonesia Lingkaran Survei Indonesia Network (CPI-LSI Network).

Survei dilaksanakan selama 75 hari. Data penelitian pada survei ini telah rampung dan hasilnya diseminarkan pada Sidang Tim Pengendali Mutu dan Focus Group Discussion (FGD) di Aula La Galigo Kantor Bupati, Kamis (24/11/2022), yang dibuka secara resmi Bupati Indah Putri Indriani.

Indah mengungkapkan, terdapat tahapan dalam pemerintahan pembangunan, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi (monev). Survei ini adalah bagian dari tahapan monev, khusus bagi pemberi pelayanan publik di semua sektor.

“Bukan hanya sektor tertentu, tetapi di semua sektor, dengan harapan akan terjadi perbaikan kualitas layanan publik. Jadi, ini evaluasi atas kinerja kita. Itu intinya,” tegas Indah.

Lanjut Indah mengatakan, berdasarkan dokumen hasil survei yang dibacanya secara sekilas beserta informasi dari Direktur PT. CPI-LSI Network, disimpulkan bahwa secara umum terjadi perbaikan atau peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Luwu Utara selama kurun waktu setahun.

“Tingkat kepuasan terhadap layanan yang kita berikan mengalami perbaikan yang menurut saya cukup baik. Ini menunjukkan tingkat kepedulian kita ditambah dengan pengembangan kompetensi pemberian layanan yang terus-menerus kita lakukan dengan berbagai pendekatan sudah mulai menunjukkan hasil yang baik pula,” papar Indah.

Namun, ia mengingatkan untuk tidak terburu-buru merasa puas, sebab ada target maksimal yang masih membutuhkan kerja keras bersama, serta masih cukup banyaknya harapan masyarakat tentang berbagai jenis layanan yang perlu mendapat atensi pemda.

Untuk itu, Bupati perempuan pertama di Provinsi Sulawesi Selatan ini berharap, setelah kegiatan, para kepala Perangkat Daerah (PD) untuk segera menyusun rencana tindak lanjut.

“Ini untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan, baik itu yang terkait dengan IKM maupun yang terkait dengan kebijakan publik, yang akan kita hasilkan atau revisi dalam rangka perbaikan yang lebih baik ke depannya,” imbuhnya.

Kendati demikian, Bupati Luwu Utara dua periode ini tetap memberikan apresiasi atas pencapaian yang telah raih bersama seluruh komponen Pemda Kabupaten Luwu Utara.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada bapak-ibu, tanpa terkecuali, yang telah berikhtiar memberi pelayanan publik dari semua sektor pemerintahan dan pembangunan, sehingga dampaknya secara perlahan makin memenuhi harapan masyarakat,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Bappelitbangda, Alauddin Sukri, melaporkan, survei IKM dilakukan terhadap 32 unit kerja, terdiri dari 27 PD dan 5 unit layanan umum, seperti pasar, puskesmas, dan kantor kecamatan. Sementara survei kebijakan publik terbagi dalam tiga bagian, yaitu kondisi umum, kinerja Bupati, Wakil Bupati, pemda, dan penilaian per program.

Turut hadir dalam Sidang Tim Pengendali Mutu dan FGD ini, Wakil Bupati Suaib Mansur, Kadis Kominfo-SP Arief R. Palallo, Kadis PUTRKP2 Muharwan, Plt. Kadis Sosial Ari Setiawan, Kepala BPKPD Baharuddin, perwakilan PD, Camat dan Lurah se- Luwu Utara, serta Tim Pengendali Mutu dari Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo.