Didepan Peserta KKDN Sesko TNI, Andi Ina: Kami Selalu Jadi Sasaran Atas Kebijakan Pemerintah Pusat

Trotoar.id, Makassar — Pasis Dikreg Kuliah kerja Dalam negeri (KKDN) Sesko TNi ANgkatan 2023 melakukan kunjungan ke Gedung Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Kami 27 Juli 2023 

Kunjungan Pasis Dikreg Sesko TNI yang berjumlah 75 Peserta dijamu di ruang paripurna oleh Ketua DPRD Sulsel ANdi Ina KArtika Sari yang didampingi Wakil Ketua Muzayyin Arif dan Ni’matullah Erbe 

Pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Sulsel menjelaskan peran dan fungsi  DPRD sebagai lembaga Legislasi, Budgeting dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan 

“Kami disini terdiri dari Lima Komisi, dan empat AKD, serta empat wakil ketua DPRD dan satu ketua DPRD, yakni saya sendiri dari Fraksi Partai Golkar,” Kata Andi Ina Kartika Sari 

Ina juga menjelaskan ada beberapa regulasi yang bukan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, termasuk regulasi tentang pembuatan peraturan daerah terkait pertahanan, lantaran hal itu menjadi kewenangan pemerintah pusat 

“Kami disini tidak memiliki kewenangan untuk mengotak atik kebijakan pemerintah pusat, termasuk membuat peraturan daerah terkait Pertahanan, lantaran itu merupakan kebijakan pemerintah pusat,” katanya 

Selain itu, kata dia beberapa hal yang berkaitan dengan pertahanan memang bukan menjadi domain dari pemerintah provinsi, sehingga diharapkan para peserta KKDN Sesko TA 2023 dapat memahami fungsi dan peran DPRD Provinsi dan Kabupaten 

Berbeda dengan peran dari Anggota DPR RI, dimana peran dan fungsi mereka sangat luas sehingga hal yang berkaitan dengan daerah dan pusat menjadi wilayah kewenangan pusat 

Namun kadang kala, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat tidak melihat kondisi daerah, sehingga pemerintah daerah yang menjadi sasaran dari pro dan kontranya kebijakan pemerintah pusat 

“banyak kebijakan diambil pemerintah pusat tidak melihat kondisi daerah sehingga mau tak mau kami jadi bulan-bulanan atas kebijakan yang pro dan kontra yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Seperti UU kesehatan, Omnibus Law, hingga kenaikan harga BBM,” Pungkas Andi Ina