Anggaran Pilkada Prioritas Pemprov Sulsel di APBD P 2203

Trotoar.id, Makassar – Dalam rapat Paripurna di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Penjabat Gubernur, Bahtiar Baharuddin  menyampaikan 8 Program Prioritas di hadapan fraksi-fraksi.

Rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2023. 

Ia mengapresiasi Badan Anggaran DPRD dan TAPD Sulsel yang telah bekerja keras. Melakukan penyesuaian dan memperhatikan keadaan secara objektif dan tantangan baru, mengevaluasi dan review serta melakukan sinkronisasi dan penyesuaian anggaran.

Adapun 8 program PJ Gubernur yang dipaparkan di hadapan pimpinan fraksi DNA Anggota DPRD, yakni menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 berlangsung secara luber, jurdil, lancar, aman dan damai

Kemudian Pengendalian Inflasi; Penanganan Stunting dan Gizi Buruk; Pengentasan Kemiskinan Ekstrem; Ketahanan dan Kedaulatan Pangan, Kemudahan Pelayanan Publik dan Investasi,  Sinergi Program Prioritas Nasional dan Daerah; dan Stabilitas Sosial, Politik, Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum.

Untuk Pilkada, ia menyebutkan, Menteri Dalam Negeri telah menyurati seluruh gubernur, bupati dan wali kota bahwa diperintahkan untuk menyiapkan anggaran 40 persen pada tahun 2023 dan 60 persen pada tahun 2024.

“Saya sungguh berterima kasih pada malam hari ini bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel dan DPRD Sulsel telah menyiapkan anggaran untuk Pilkada 2024 sebesar 40 persen sesuai dengan hukum,” sebut Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri. Ini juga sekaligus menjadi landasan mereview anggaran kabupaten dan kota.

“Saya pastikan bahwa seluruh kabupaten dan kota di Sulsel juga harus 40 persen di tahun 2023,” imbuhnya. 

Sedangkan pengendalian inflasi juga jadi perhatian. Ini dipengaruhi oleh persoalan global karena perang dan iklim suplai barang terganggu. Maka pemenuhan kebutuhan 21 jenis bahan pokok masyarakat juga terpengaruh. 

“Setiap Senin gubernur, bupati dan wali kota di evaluasi bagaimana ketersedian kebutuhan bahan pokok tersedia di masyarakat,” ucapnya.

Maka prioritas adalah memastikan Pemerintah Provinsi memiliki kemampuan pembiayaan dan program yang tajam dan jelas dalam menangani inflasi di Sulsel. “Kita Sulsel selama ini masih dalam tahap yang baik, di antara 2-4 persen yang dicapai. Terakhir kita 3,5 persen. Ini juga karena dukungan DPRD Sulsel,” tambahnya.

Sedangkan penanganan stunting dan kemiskinan, agar pemimpin di Sulsel juga harus memperhatikan penanganan secara kultural dan struktural. Pemerintahan yang baik harus menangani secara serius, baik itu kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. “Penanganan kemiskinan secara struktural harus kita selesaikan, melalui program-program yang ada di seluruh OPD,” harapnya.

“Kalau kemiskinan belum kita selesaikan, kita tidak bisa bergerak menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Karena ini masalah paling dasar dan esensi hadirnya pemerintahan daerah maupun nasional,” tegasnya.

Soal ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Kerawanan pangan ada di depan mata, terdapat El-Nino. Maka program ketahanan pangan untuk penanganan El-Nino harus dilakukan.

Sementara terkait kemudahan pelayanan publik dan investasi. Target investasi di Sulsel Rp.14 triliun. Upaya yang dapat dilakukan jika selama ini, kawasan Industri hanya berada di bagian barat Sulsel, sehingga perlu hadir kawasan industri dikembangkan di wilayah yang berada di pantai bagian timur atau Teluk Bone.

“Tentu kita harus ada sinergi program antara pusat dan daerah, ada kebijakan nasional,” pungkasnya.(*)