Dipimpin Sekwan 124 ASN DPRD Sulsel Tandatangani Pakta Integritas Netral di Pemilu

Trotoar.id, Makassar – Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi selatan mengumpul seluruh 123 ASN melakukan penandatangan pakta integritas dan pengucapan ikrar netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada tahun 2024 

Penandatangan Pakta Integritas dan pengucapan Ikrar di pimpin Langsung Sekretaris Dewan DPRD Sulsel M Jabir yang dilakukan di lantai 9 Gedung Tower DPRD Sulsel 

Sekretaris DPRD Sulsel, Muhammad Jabir ikrar dan penandatangan Pakta Integritas merupakan tindak lanjut dari Instruksi GubernurbM kepada Seluruh OPD 

“Ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur yang mewajubkan seluruh ASN menjaga netralitas dalam pemilu dan Pilkada tahun 2024 akan datang,” ucapnya 

Jabir menambahkan Ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas netralitas ASN merupakan amanah dalam Surat Keputusan Bersama: MenPan-RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Jabir menyampaikan, posisi ASN di Sekretariat DPRD Sulsel sebenarnya cukup dilema. Mengingat setiap saat berhubungan dengan legislatif yang rerata calon peserta Pemilu 2024. Selain itu, ASN Pemerintah berbeda dengan TNI – Polri, sebab memiliki hak pilih yang dijamin konsitusi.

Maka dari itu Jabir menghimbau jajarannya di Sekretariat DPRD Provinsi agar tidak terlalu vulgar mendukung peserta Pemilu 2024 mendatang, mulai Pileg, Pilpres hingga Pilkada. Tak lupa Jabir mengingatkan kepada jajarannya untuk lebih hati – hati menggunakan media sosial pada momentum politik ini.

“Ada kerabat maju di Pemilu jangan terlalu vulgar. Tidak salah kalau kita pilih, tapi jangan sampai dipublikasikan di media sosial. Sebetulnya kita diperkenankan ikut kampanye, tapi tidak mengajak orang. Jangan ikut mengkampanyekan, tidak dilarang pasang baliho, tapi tidak mengajak,” imbau Jabir.

Sebab kata Jabir, jika netralitas tersebut tidak dijaga bisa saja mendapatkan sanksi oleh pihak berwenang. “Harus netral, tidak bisa memihak ke salah satu. Sanksinya kalau ketahuan tim berwenang yang menilai,” tukasnya.

Hasil ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas netralitas ini akan ditindaklanjuti dengan melaporkan ke Pj Gubernur Sulsel melalu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov.