Korsupgah KPK, MCP Kota Makassar Masih Bertengger di Zona Kuning, Ini Kata Ketua DPRD

Trotoar id, Makassar – Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah IV mendorong pemerintah Kota Makassar meningkatkan MCP atau Monitoring Center For Prevention yang masih rendah 

“Salah satu tujuan kita ini melakukan sosialisasi untuk mendorong MCPMakassar meningkat,” kata Harun Hidayat Korsupgah KPK Wilayah IV 

Menurutnya MCP Kita Makassar saat ini berada di zona merah menuju kuning, di harga kan Makassar dapat meningkat menuju zona hijau 

8 yang menjadi indikator MCP diantaranya pengawasan  Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan – Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.

delapan area intervensi ini merupakan hasil identifikasi KPK atas titik rawan korupsi. Setiap area intervensi tersebut kemudian diturunkan ke dalam serangkaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang implementasi dan kemajuannya dievaluasi KPK secara berkala.

“Aksi-aksi pencegahan korupsi tersebut dijabarkan ke dalam indikator dan sub indikator yang harus dilaksanakan pemda,” terangnya.

Rendahnya MCP Kota Makassar di respon ketua DPRD Rudianto Lallo, dia mendorong pemerintah kota Makassar untuk terus meningkatkan nilai MCP paling tidak dapat berada di zona Hijau

“Sosialisasi Korsupgah KPK ini sangat baik, kita bisa tahu berapa nilai MCP Kota Makassar, agar pemerintah kota Makassar bersama DPRD bisa berkolaborasi dalam mendorong peningkatan MCP, kata Rudianto Lallo 

Selain itu, Politisi partai Nasdem menilai sosialisasi yang dilakukan korsupgah KPK memiliki makna besar bagi DPRD dalam melakukan pengawasan khususnya dalam pembahasan APBD dan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran 

“Ini sangat baik,  karena kami anggota DPRD dapat memahami rambu-rambu hukum  dalam pembahasan APBD dan penyusunan Pokok Pikiran,” tegasnya