Pemprov Sulsel: Dukungan Penuh Pj Gubernur pada Hari Bhakti Imigrasi Ke-74 dan Kebijakan Golden Visa

Fadli
Fadli

Jumat, 26 Januari 2024 19:36

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, memimpin upacara Hari Bhakti Imigrasi Ke-74 Tingkat Provinsi Sulsel di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo.
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, memimpin upacara Hari Bhakti Imigrasi Ke-74 Tingkat Provinsi Sulsel di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo.

Trotoar.id, Palopo Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, memimpin upacara Hari Bhakti Imigrasi Ke-74 Tingkat Provinsi Sulsel di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo.

Dalam kesempatan tersebut, Bahtiar menjadi Inspektur Upacara (Irup) dan menyampaikan amanat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tema “Transformasi Peran Keimigrasian Melalui Strategi Digitalisasi.”

Dalam amanatnya, Bahtiar menekankan peran penting Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional Indonesia.

Fokus utama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, sejalan dengan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

“Pengembangan inovasi dan implementasi kebijakan diharapkan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Bahtiar.

Seiring dengan dinamika global, Direktorat Jenderal Imigrasi terus melakukan inovasi dan penyederhanaan layanan yang adaptif.

Kemajuan tersebut terlihat dalam penerapan fasilitas perangkat autogate di beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sebagai respons terhadap kebutuhan percepatan layanan tanpa mengabaikan aspek keamanan.

Salah satu produk kebijakan yang akan segera diimplementasikan adalah Golden Visa. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing ke Indonesia. Bahtiar Baharuddin secara tegas mendukung kebijakan ini sebagai langkah positif menuju Indonesia Emas 2045.

Setelah upacara, dalam syukuran di Aula Lapas, Bahtiar Baharuddin menekankan pentingnya reformasi hukum dan pemerintahan layanan publik yang tidak menghambat investasi atau kemajuan. Dukungan penuh diberikan pada penerapan kebijakan Golden Visa.

“Jadi saya kira kalau kebijakan ini kita lakukan mungkin membuka investasi di Indonesia. Termasuk idenya Pak Kanwil tadi, bagaimana kalau seluruh kabupaten/kota ada kantor imigrasi, itu akan keren banget,” ujarnya.

Bahtiar Baharuddin menyadari bahwa kehadiran imigrasi tidak hanya sebagai bentuk pengamanan, tetapi juga sebagai cara membuka isolasi daerah dari dunia internasional. Ia meyakini bahwa keberagaman dan interaksi dengan peradaban lain akan membawa dampak positif pada perkembangan daerah.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Liberti Sitinjak, menegaskan harapannya agar kehadiran Kementerian Hukum dan HAM di daerah dapat dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat di seluruh 24 kabupaten/kota.

“Inilah harapan kami sebagai perwakilan Menteri Hukum dan HAM, menjalin kerjasama dalam mendukung Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan,” tambah Liberti Sitinjak. (*)

 Komentar

Berita Terbaru
News26 Februari 2024 18:58
Pimpin Upacara Perdana, Pj Bupati Luwu : Santai, Serius Dan Selesaikan
Bupati Luwu Muh Saleh, setelah dilantik menjadi Penjabat (Pj) Bupati Luwu untuk pertama kalinya memimpin upacara bendera di lapangan upacara kantor B...
News26 Februari 2024 18:53
Wakil Ketua DPRD Sulsel Minta BPBD Sulsel Prioritaskan Penanganan Longsor di Luwu: 
Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, menginstruksikan untuk segera melakukan penanganan terha...
News26 Februari 2024 16:41
Hadiri RAT Koperasi Berkat, Andi Makkasau Puji Kinerja Bupati Andi Utta
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Bulukumba menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk Tahun Buku 2023, di Ballroom Ammatoa Hotel Agri Bulukumba....
Politik26 Februari 2024 16:36
Nasdem Mendominasi Perolehan Suara, PKB, PDIP, PAN Gagal Raih Kursi di Dapil Sulsel 9
Persaingan politik di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan (Sulsel) 9 yang terdiri dari tiga kabupaten Pinrang, Sidrap dan Enrekang  harus mener...