Polisi Sebut 1.935 TPS di Sulsel Masuk Wilayah rawan Konflik Pemilu

Trotoar.id, Makassar — Kombes Bambang Widjanarko, Karo Ops Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), menjelaskan upaya intensif yang telah dilakukan dalam menghadapi Pemilu 2024 di wilayah Sulsel. 

Pihaknya telah melakukan pemetaan daerah rawan, dengan 1.935 Tempat Pemungutan Suara (TPS) masuk kategori rawan.

Bambang menguraikan bahwa pemetaan rawan didasarkan pada faktor geografis dan riwayat konflik di daerah tersebut. Daerah perkotaan dan yang pernah memiliki potensi konflik menjadi fokus khusus. 

Selain itu, pihak kepolisian juga mempertimbangkan kondisi yang sulit diakses, sebagaimana diinformasikan oleh Ketua KPU.

“Dari total 26.357 TPS di Sulsel, 24.442 TPS dikategorikan sebagai kurang rawan atau aman. Sementara 1.935 TPS masuk dalam kategori rawan, dan tidak ada yang masuk kategori sangat rawan.” Katanya di lansir detik.com

Bambang menegaskan bahwa pemetaan ini membantu kepolisian mengklasifikasikan daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu.

Menariknya, Sulsel mengalami perubahan signifikan dalam status rawannya berdasarkan survei. Dari kategori rawan pada tahun 2022, 

Sulsel kemudian keluar dari zona tersebut dan masuk ke dalam kategori kurang rawan pada survei terakhir di akhir 2023. Bambang menjelaskan bahwa melalui pemetaan dan evaluasi yang cermat, 

“Sulsel bahkan menduduki peringkat ke-2 di antara provinsi-provinsi yang dianggap kurang rawan.” Ungkapnya

Bukan hanya pemetaan fisik, Karo Ops Polda Sulsel juga menyinggung upaya dalam mendeteksi dan mencegah penyebaran informasi hoaks.

Patroli siber telah dilakukan untuk meminimalisir penyebaran berita palsu dan kampanye hitam yang dapat memicu konflik.

 Patroli preventif dengan melibatkan seluruh personel jajaran Samapta di tengah masyarakat juga dilaksanakan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan seiring dengan mendekatnya Pemilu 2024.

Dengan langkah-langkah antisipatif ini, Polda Sulsel bertekad menjaga keamanan dan kelancaran Pemilu 2024, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara damai dalam proses demokrasi.