Adi Rasyid Ali Pimpin Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses DPRD Makassar

Makassar, Trotoar.id — DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2023/2024, yang digelar di Gedung DPRD Makassar pada Selasa (30/4/2024). Rapat ini berfokus pada penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Reses Kedua yang dilakukan oleh anggota dewan pada masa persidangan kedua.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali, yang didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile.

Hadirnya Pemkot Makassar dalam Rapat Paripurna

Acara ini juga dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, yang hadir mewakili Wali Kota Makassar. Selain itu, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Makassar turut hadir untuk mengikuti jalannya rapat yang membahas hasil reses ini.

Pelaksanaan Reses untuk Menyerap Aspirasi Warga

Kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Makassar berlangsung pada 15-20 Januari 2024. Reses ini merupakan bagian dari program kerja DPRD, yang bertujuan untuk menyerap aspirasi serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di setiap daerah pemilihan (Dapil).

Dalam rapat tersebut, perwakilan dari lima Dapil di Kota Makassar menyampaikan laporan hasil reses mereka. Anggota DPRD yang membacakan laporan tersebut antara lain Muchlis A. Misbah (Dapil 1), Ray Suryadi Arsyad (Dapil 2), Andi Suharmika Hasir (Dapil 3), Muh Nasir Rurung (Dapil 4), dan Irmawati Sila (Dapil 5).

Menyampaikan Kendala Masyarakat untuk Tindak Lanjut

Reses yang dilaksanakan bertujuan untuk menyampaikan kendala-kendala yang dialami masyarakat di setiap Dapil, yang kemudian akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan prioritas program Pemkot Makassar. Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan daerah, agar program-program yang belum terealisasi dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Dengan rapat paripurna ini, DPRD Makassar berharap dapat mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.