Pimpin RDP, Sangkala Saddiko Bahas Surat dari Lembaga Anti Korupsi Nasional dan Limbah Pabrik

Makassar, Trotoar.id — Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Sangkala Saddiko, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Makassar, Jalan A.P. Pettarani, Jum’at (03/05/2024).

Rapat Dengar Pendapat tersebut bertujuan untuk membahas surat dari Lembaga Anti Korupsi Nasional serta surat terkait masalah limbah pabrik.

Dalam rapat tersebut, Sangkala Saddiko menekankan pentingnya menanggapi dengan serius isu-isu yang diangkat dalam surat tersebut.

“Kami dari Komisi C DPRD Kota Makassar berkomitmen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam menangani masalah korupsi serta perlindungan lingkungan,” jelasnya.

Tampak para anggota komisi dan peserta rapat lainnya secara aktif terlibat dalam diskusi yang intens, mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

“Jadi kami mengusulkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pengawasan terhadap tindak korupsi dan mengelola limbah pabrik secara lebih efektif,” pungkasnya.

Ketua Pansus, Fasruddin Rusli, SE yang tampil membacakan rekomendasi mengatakan masih adanya kemacetan yang terjadi di Kota Makassar maka Tim Pansus merekomendasikan adanya terobosan serta inovasi untuk mengatasi kemacetan.

“Untuk mengatasi kemacetan Tim Pansus merekomendasikan adanya penambahan personil lapangan di Dinas Perhubungan,” kata Fasruddin dari Fraksi PPP.

Sementara itu Walikota Makassar, Moch Ramdhan Pomanto, kepada wartawan usai rapat paripurna mengatak, pihaknya sudah melakukan banyak program strategis untuk mengatasi persoalan kemacetan di Makassar.

Kendati demikian ada beberapa program yang belum bisa dilaksanakan antara lain proyek Bundaran Tamalanrea (Buntala).

“Banyak program yang direncanakan untuk mengatasi kemacetan salah satunya proyek Buntala, tapi karena banyak kendala jadi buntalami,” kata Danny, sapaan akrabnya, yang disambut ketawa para wartawan.

Dalam suatu kesempatan Danny yang menjadi salah satu figur calon gubernur pada Pilgub Sulsel yang akan datang mengungkapkan ada tiga mega proyek yang dicanangkan tahun 2023 bisa tuntas tetapi itu tidak bisa dilaksanakan.

Dari tiga mega proyek tersebut ada dua proyek untuk mengatasi kemacetan di Kota Makassar Makassar, yaitu Bundaran Tamalanrea (Buntala) dan Smart Pannyingkulu.

Proyek Buntala yang direncanakan Danny Pomanto akan dibangun bundaran untuk mengatasi masalah macet yang ada di Kota Makassar Makassar juga harus dinyatakan tak dapat direalisasikan tahun 2023.

“Bundaran Tamalanrea ini mungkin gara-gara namanya kita namakan Buntala. Ini pada akhirnya kita gagal juga laksanakan,” ungkapnya.

Padahal, kata Danny dana dari proyek tersebut telah disiapkan Pemerintah Kota Makassar, namun harus tersandung akibat perizinan.

“Karena koordinasi dengan Balai jalan nasional itu sampai sekarang tidak keluar ijinnya. Padahal kita mau kasih baik jalan itu kita mau Bundaran di situ agar tidak terjadi traffic jump. Ini adalah salah satu bentuk kita untuk mengatasi kemacetan tadi. Tapi ijinnya tidak keluar. Memang buntal Ini mesti dirubah namanya,” Jelasnya.

Lebuh lanjut, proyek Smart Pannyingkulu. Lagi-lagi, Danny nyatakan proyek strategis tersebut tak dapat direalisasikan pihaknya lantaran terkendala perizinan.

“Lagi-lagi izinnya agak sulit. kita ingin semua perempatan. Harus dengan standar Internasional. Kita bikin yang bagus. Desainnya sudah bagus lagi-lagi izin. Bagaimana pengkabelinnya menjadi sangat rumit,” pungkasnya.

Rapat Paripurna dibuka Ketua DPRD Kota Makassar Makassar, Rudianto Lallo, SH., MH., tidak dihadiri semua pimpinan dan anggota. Dari pantauan sulselekspres.com total anggota yang hadir 20 orang.

Ketika itu dikonfirmasi Rudianto Lallo mengatakan banyak anggota yang tidak hadir karena alasan sakit dan kesibukan pasca Pileg. “Tapi itu tidak berpengaruh terhadap jalannya rapat paripurna karena ini rapat yang sifatnya pengumuman,” katanya usai rapat