Komisi D DPRD Makassar Bahas Keluhan Warga Terkait BPJS Kesehatan dalam RDP

Makassar, Trotoar.id – Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti keluhan warga terkait pengurusan BPJS Kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Komisi D DPRD Makassar pada Selasa (14/5/2024).

Rapat ini diinisiasi setelah banyaknya laporan masyarakat mengenai kendala dalam memperoleh akses layanan kesehatan. Keluhan meliputi proses administrasi yang rumit hingga keterbatasan fasilitas kesehatan yang ditanggung BPJS.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Kasrudi, membuka diskusi dengan menegaskan pentingnya peran Dinas Sosial Kota Makassar untuk menjamin pelayanan kesehatan yang layak bagi semua warga, terutama kelompok rentan.

“Kita harus memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan, terutama mereka yang tidak mampu. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Kasrudi.

Kasrudi juga meminta semua pihak yang hadir untuk menyusun langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan yang kerap menghambat akses layanan BPJS.

RDP tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta beberapa anggota DPRD lainnya. Dalam forum ini, perwakilan Dinas Sosial menjelaskan upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki sistem layanan BPJS Kesehatan.

“Kami menyadari ada beberapa kendala di lapangan, terutama dalam proses administrasi. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem agar lebih efisien dan mudah diakses,” ujar perwakilan Dinas Sosial.

Pihak Dukcapil juga menegaskan pentingnya integrasi data kependudukan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat terlayani tanpa hambatan.

Diskusi dalam rapat ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting, di antaranya:

1. Penyederhanaan Proses Administrasi – Mengurangi dokumen yang harus dilampirkan untuk pendaftaran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
2. Koordinasi Lintas Instansi – Memperkuat kerja sama antara Dinas Sosial, Dukcapil, dan BPJS untuk meminimalkan kesalahan data.
3. Pengawasan dan Evaluasi Rutin – Komisi D berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan program ini guna memastikan perbaikan sistem berjalan optimal.

Kasrudi menutup rapat dengan menekankan bahwa Komisi D akan terus mengawal isu ini hingga solusi nyata tercapai.

“Kami tidak hanya mendengar keluhan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan benar-benar dijalankan oleh pihak terkait,” pungkasnya.