Paripurna DPRD Makassar Bahas LKPj Wali Kota Tahun 2023: Transparansi dan Evaluasi Jadi Sorotan

Makassar. Trotoar.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melanjutkan Rapat Paripurna Pertama Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2023/2024 pada Senin (27/5/2024).

Agenda utama rapat tersebut adalah mendengar penjelasan Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2023.

Acara yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Makassar ini dihadiri oleh Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo, anggota DPRD, unsur Forkopimda Kota Makassar, Pj Sekretaris Daerah, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Rudianto Lallo menegaskan bahwa pembahasan LKPj adalah bagian penting dari akuntabilitas dan transparansi pemerintah kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa evaluasi yang dilakukan DPRD tidak hanya sekadar rutinitas, melainkan wujud pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.

“Proses ini menjadi refleksi bersama. Kami berharap rekomendasi DPRD dapat menjadi panduan konkret bagi Pemerintah Kota dalam meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan anggaran,” jelas Rudianto.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, menyampaikan apresiasi atas peran DPRD dalam mengawasi kinerja pemerintah kota sepanjang tahun 2023. Ia menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD demi memastikan program-program yang dijalankan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi landasan utama dalam membangun Makassar yang lebih baik. Kami terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif untuk mewujudkan visi Makassar Kota Dunia yang Maju, Berkelanjutan, Sombere’, dan Smart untuk Semua,” ujar Danny Pomanto.

Dalam rapat tersebut, beberapa isu utama yang menjadi sorotan DPRD mencakup:

1. Perkembangan Pembangunan Infrastruktur – Evaluasi terhadap penyelesaian proyek-proyek strategis kota.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik – Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Efisiensi Pengelolaan Anggaran Daerah – Penilaian terhadap penggunaan APBD untuk mendukung program prioritas.

Anggota DPRD juga memberikan pandangan mereka terkait keberhasilan program unggulan pemerintah kota, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang masih perlu diatasi.

Rapat ini diharapkan menjadi momentum evaluasi yang mampu menghasilkan solusi inovatif bagi berbagai persoalan di Kota Makassar. Selain itu, diskusi ini menjadi bukti komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Dengan sinergi yang kuat, kami yakin Makassar dapat terus maju sebagai kota yang menjadi kebanggaan semua warganya,” tutup Rudianto Lallo.