Trotoar.id, Makassar – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto, menerima kunjungan penting dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Dirjen Badilmiltun) Mahkamah Agung, Marsma TNI Yuwono Agung Nugroho, di kediamannya di Amirullah, Selasa (2/7).
Kunjungan ini tidak hanya merupakan ajang silaturahmi, tetapi juga membawa agenda strategis mengenai pembentukan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar.
Dalam pertemuan tersebut, Danny Pomanto didampingi oleh beberapa pejabat teras Kota Makassar, termasuk Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Andi Bukti Djufrie, Kepala Dinas Pertanahan Sri Susilawati, dan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Iswady Padasi.
Diskusi yang berlangsung hangat ini berfokus pada rencana pembentukan Pengadilan Militer Tinggi yang akan mengadili prajurit dengan pangkat Mayor ke atas, hingga Perwira Tinggi seperti Jenderal, Laksamana, dan Marsekal TNI.
“Dengan adanya Pengadilan Militer Tinggi ini, tentu akan menambah fasilitas hukum di Makassar, sehingga peran Kota Makassar lebih strategis lagi dalam konteks nasional,” ujar Danny Pomanto.
Ia juga menekankan bahwa kehadiran pengadilan ini akan meningkatkan kemudahan akses hukum bagi prajurit TNI di wilayah Timur Indonesia.
Dirjen Badilmiltun, Marsma TNI Yuwono Agung Nugroho, menjelaskan bahwa Pengadilan Militer Tinggi V Makassar nantinya akan memiliki wilayah hukum yang mencakup seluruh Sulawesi, Maluku, dan Papua.
“Pembentukan pengadilan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memperluas dan memperkuat sistem peradilan militer di Indonesia Timur,” ujarnya.
Yuwono juga menambahkan bahwa persiapan untuk pendirian pengadilan ini sudah memasuki tahap lanjut, dengan berbagai aspek logistik dan administrasi sedang diselesaikan.
Pertemuan ini menunjukkan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Makassar dan Mahkamah Agung dalam memperkuat infrastruktur hukum di wilayah ini.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar dapat segera terwujud dan beroperasi untuk melayani kebutuhan hukum para prajurit TNI di kawasan tersebut.
Danny Pomanto menambahkan, “Kami di Pemerintah Kota Makassar siap mendukung penuh segala persiapan yang diperlukan untuk pembentukan Pengadilan Militer Tinggi ini. Kami percaya bahwa ini adalah langkah penting untuk mendukung penegakan hukum yang lebih baik dan adil bagi semua prajurit TNI.”
Kunjungan Dirjen Badilmiltun ini diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman yang akan menjadi dasar kerjasama lebih lanjut antara Pemerintah Kota Makassar dan Mahkamah Agung dalam pembentukan dan operasionalisasi Pengadilan Militer Tinggi V Makassar.