Danny Pomanto Luncurkan Aplikasi APIP TA’, Optimalisasi Pengawasan Internal Pemkot Makassar

Trotoar.id, Makassar, – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, resmi meluncurkan aplikasi APIP TA’, sebuah inovasi dari Inspektorat Kota Makassar, di Hotel Four Points by Sheraton.

Acara ini dihadiri oleh Koordinator Korsupgah Wilayah IV KPK, Tri Budi Rochmanto, dan Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Mohamad Risbiyantoro, bersama dengan Kepala Inspektorat Kota Makassar, A Asma Zulistia Ekayanti, Pj Sekda Firman Pagarra, serta seluruh OPD lingkup Pemkot Makassar.

Aplikasi APIP TA’ dirancang untuk mengoptimalkan pengawasan internal Pemerintah Kota Makassar dengan bersinergi dengan BPKP dan KPK RI.

Aplikasi ini terintegrasi dengan Command Center Pemkot Makassar yang sedang dibangun di gedung Makassar Government Center (MGC), sebagai bagian dari upaya menjadikan Makassar sebagai Smart City.

“APIP TA’ ini mengintegrasikan semua sistem, termasuk keuangan dan kinerja, yang semuanya akan terkoneksi secara digital,” kata Danny Pomanto.

Kehadiran aplikasi ini memudahkan pengawasan baik oleh Inspektorat sebagai APIP, KPK RI, BPKP, maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Meskipun tidak terbuka untuk umum, aplikasi APIP TA’ dirancang sebagai langkah pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor).

“Ini semua sistem internal, tetapi transparan. Ada namanya neraca, itu semua kita umumkan,” tambah Danny Pomanto.

Aplikasi ini juga memudahkan Pemkot Makassar dalam melakukan pengawasan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat diperiksa lebih awal karena pelaporan melalui aplikasi APIP TA’ dapat dilihat secara real-time, sehingga kinerja masing-masing OPD dapat terpantau.

Tri Budi Rochmanto, Koordinator Korsupgah Wilayah IV KPK, mengapresiasi pemerintah kota dan Inspektorat atas hadirnya aplikasi APIP TA’. “APIP TA’ ini lebih memudahkan, khususnya dalam pencegahan korupsi, sehingga kita bisa melihat langsung hasil review dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat,” ungkapnya.

Dengan adanya APIP TA’, Tri Budi berharap Pemkot Makassar dapat terhindar dari tindak pidana korupsi, mengingat KPK sebagai mitra kerja Inspektorat dapat melakukan koordinasi dalam upaya pencegahan.

“Kami diberikan akses, jadi kami bisa memantau langsung,” tutupnya.