Danny Pomanto Tegaskan Komitmen pada Digitalisasi Kepegawaian Daerah

Trotoar.id, Makassar, – Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, menegaskan komitmennya untuk memperkuat dan memperbaiki digitalisasi kepegawaian di Pemkot Makassar.

Menurut Danny Pomanto, meskipun digitalisasi di Pemkot Makassar sudah berjalan sejak lama, masih diperlukan pembenahan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Digitalisasi kepegawaian di Pemkot Makassar telah diterapkan sejak lama, namun masih ada beberapa hal yang perlu disampaikan dengan lebih detail ke pusat,” ungkap Danny.

Sebagai contoh, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah diperbaiki oleh Diskominfo Makassar, berhasil menempatkan Makassar pada peringkat satu di Sulsel.

“SPBE yang telah dibenahi oleh Diskominfo Makassar kini berada di peringkat satu,” ujarnya setelah menghadiri Kunjungan Kerja dan Ceramah Umum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, di Ruang Pola Kantor Gubernur

Danny menekankan bahwa tidak ada alasan bagi Makassar untuk tidak menjadi yang terbaik.

“Kita sudah memiliki semua fasilitas yang lengkap,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pembenahan harus mencakup semua aspek kepegawaian, mulai dari data pribadi hingga data lainnya, yang semuanya harus berbasis digital.

Berdasarkan Surat Keputusan Menpan-RB tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemda 2023 yang dikeluarkan pada 11 Januari 2024, Kota Makassar menduduki peringkat pertama di Sulsel dengan skor 3,41 dalam kategori Baik.

Pada kesempatan tersebut, Menpan-RB Azwar Anas menyampaikan bahwa Sulsel harus siap menjadi tempat implementasi kebijakan menteri, terutama dalam hal birokrasi yang seringkali menjadi rutinitas.

Ia menekankan pentingnya pimpinan untuk mengingatkan kinerja melalui rapat mingguan agar birokrasi lebih berdampak.

Dengan fasilitas ASN yang semakin baik dan digital, layanan publik harus efisien dan sesuai.

Menpan-RB juga menyoroti pentingnya mempermudah perizinan, seperti izin untuk konser atau acara lainnya.

“Mempermudah izin konser di Makassar dapat memberikan banyak manfaat, termasuk menggerakkan ekonomi,” jelasnya.