Kemenpan RB Dorong Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Pendampingan Hasil Monev di Sulsel

Trotoar.id, Makassar – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyelenggarakan pendampingan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev).

Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik (FKP), dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Provinsi Sulawesi Selatan.

Acara ini berlangsung di Command Center Kantor Gubernur Sulsel dengan peserta yang terdiri dari perwakilan Biro/Bagian Organisasi dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dari kabupaten/kota se-Sulsel.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, dalam sambutannya menyatakan bahwa pendampingan ini merupakan kelanjutan dari upaya Kemenpan RB dan Pemprov Sulsel untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Pendampingan ini meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, hingga pembinaan dalam penyusunan SKM yang berkelanjutan,” jelas Andi Winarno.

Ia menekankan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan para penyelenggara untuk memberikan layanan berkualitas yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

Selain itu, Andi Winarno menjelaskan bahwa SKM adalah alat penting dalam mengukur kinerja penyelenggara layanan.

“Dengan SKM, kita dapat mendorong penyelenggara untuk lebih inovatif dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tambahnya.

Andi Winarno juga menyoroti pentingnya Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menilai dan memberikan masukan terhadap layanan publik.

“FKP memungkinkan adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat, sehingga ada keselarasan antara harapan publik dan kemampuan penyelenggara layanan,” terangnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kemenpan RB, Jufri Rahman, menekankan pentingnya layanan publik yang inklusif.

“Layanan prima harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya. Dengan SKM, kita memastikan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam menilai layanan yang diberikan oleh pemerintah,” jelasnya.

Jufri Rahman juga menegaskan bahwa kegiatan monev dan pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan publik di Sulsel dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius demi tercapainya pelayanan yang lebih baik dan inklusif.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Selatan dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan.