Trotoar.id, Makassar – Menjelang Pemilu Serentak 2024, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, menegaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjaga sikap netralitas dan bebas dari segala bentuk intervensi politik.
Penegasan ini disampaikan Firman saat menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Makassar di Hotel Horison Ultima, Senin (12/08/2024).
Kegiatan yang dihadiri juga oleh Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Dr. Mokhamad Ngajib, SIK, dan Komandan Kodim 1408/BS Makassar, Letnan Kolonel Infanteri Lizardo Gumay, ini mengusung tema
“Deklarasi Komitmen Netralitas ASN/TNI/POLRI dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2024.”
Firman menekankan pentingnya menjaga pemilu yang bersih dari pengaruh apapun, serta menegaskan bahwa ASN tidak boleh berpihak pada kepentingan politik tertentu.
Menurutnya, netralitas ASN merupakan kunci utama dalam mewujudkan birokrasi yang kuat dan terpercaya.
“Pemkot Makassar memiliki lebih dari 13.885 ASN, yang rentan terhadap godaan politik menjelang pemilu. Namun, dengan semangat reformasi birokrasi, saya yakin ASN kami akan tetap loyal terhadap pelayanan publik dan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kekerabatan, atau kesukuan,” tegas Firman.
Firman juga menyoroti maraknya pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada sebelumnya, seperti penggunaan pemilu sebagai alat untuk mencari promosi jabatan.
Ia menyatakan bahwa birokrasi yang terlalu berbelit-belit dan kurangnya efek jera masih menjadi kendala dalam menegakkan netralitas ASN.
“Jika ada masyarakat yang menemukan indikasi ketidaknetralan ASN, saya mohon segera dilaporkan. Kami di Pemkot Makassar berkomitmen untuk menindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” imbuhnya.
Sementara itu, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Dr. Mokhamad Ngajib, juga menekankan pentingnya netralitas untuk menciptakan pilkada yang damai, adil, dan aman.
Ia mengingatkan bahwa Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional, bukan kepentingan partai politik atau kelompok tertentu.
“Kami, Polri, sangat berkomitmen untuk menjaga marwah pilkada serentak ini dengan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman, damai, dan adil tanpa intervensi politik. Netralitas anggota Polri adalah kunci dalam mendukung kelancaran proses demokrasi,” ujar Ngajib.
Sosialisasi ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama yang disaksikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Makassar dan Bawaslu, serta pembacaan ikrar netralitas yang dipimpin langsung oleh Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra.
Komentar