Sekda Jufri Rahman Bacakan Tanggapan Gubernur atas Ranperda APBD, Sembilan Fraksi DPRD Sulsel Sepakati

Trotoar.id, Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, membacakan tanggapan Gubernur Sulawesi Selatan atas pemandangan umum fraksi DPRD Sulsel dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel pada Kamis malam, 5 September 2024.

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah.

Agenda rapat mencakup jawaban Gubernur Sulsel terhadap pemandangan umum fraksi terkait Pengajuan Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Sulsel Tahun Anggaran 2024 serta Ranperda APBD Sulsel Tahun Anggaran 2025.

Dalam tanggapannya, Jufri Rahman merespons sejumlah pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD, termasuk dari Fraksi Partai Golkar yang menyoroti target pendapatan daerah pada APBD 2024 sebesar Rp 10,46 triliun.

Target ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada APBD Pokok 2024 yang hanya mencapai Rp 10,028 triliun, sehingga terjadi penurunan sebesar Rp 437 miliar.

“Target Rp 10,46 triliun ini merupakan rancangan awal pada tahapan penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2024. Setelah melalui proses rasionalisasi antara Badan Anggaran DPRD Sulsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sulsel, target tersebut disesuaikan dengan kondisi riil yang bisa dicapai, termasuk mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp 9,52 triliun,” jelas Jufri.

Jufri juga menjelaskan bahwa Belanja Daerah pada Ranperda Perubahan APBD 2024 sebesar Rp 10,056 triliun terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Jumlah ini mengalami penurunan Rp 56 miliar dibandingkan dengan APBD Pokok 2024 sebesar Rp 10,113 triliun, yang disesuaikan dengan penurunan target pendapatan daerah.

Menanggapi pertanyaan dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PAN mengenai keseriusan Pemprov Sulsel dalam menyelesaikan utang kepada pihak ketiga, Jufri menegaskan bahwa Pemprov Sulsel telah mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan utang tersebut melalui mekanisme parsial.

Semua utang yang dinilai layak bayar oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan diverifikasi oleh BPK RI telah dianggarkan secara keseluruhan.

“Terkait dengan penyusunan postur APBD yang sehat dan menghindari defisit, kami sependapat dengan fraksi DPRD. Pada Ranperda Perubahan APBD 2024 dan Ranperda APBD 2025, kami telah memprioritaskan kebutuhan yang mendesak dan merasionalisasi belanja yang tidak prioritas,” tambahnya.

Selain itu, Jufri Rahman juga merespons pandangan umum dari fraksi-fraksi lainnya secara rinci, yang kemudian mendapat apresiasi dari perwakilan fraksi yang hadir, baik secara langsung maupun virtual.

Sebanyak sembilan fraksi di DPRD Sulsel menyepakati tanggapan Gubernur dan menyatakan siap melanjutkan pembahasan kedua Ranperda tersebut ke tahap berikutnya di tingkat komisi.

“Pada prinsipnya, fraksi-fraksi DPRD menerima jawaban gubernur dan siap menindaklanjutinya dalam rapat komisi,” ujar Ni’matullah, Wakil Ketua DPRD Sulsel.

Ni’matullah, yang akrab disapa Ulla, juga mengapresiasi kinerja Pemprov Sulsel yang dengan cepat memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi yang baru diajukan pada siang harinya.

“Terima kasih kepada Pak Sekda dan para kepala OPD yang telah bekerja cepat menjawab pemandangan umum fraksi pada malam ini, meskipun fraksi baru menyampaikan pandangannya siang tadi,” ungkapnya.

Dengan disetujuinya Ranperda Perubahan APBD 2024 dan Ranperda APBD 2025 ini, seluruh fraksi sepakat untuk melanjutkan pembahasan kedua Ranperda tersebut dalam rapat-rapat komisi selanjutnya. (*)