Sekda Sulsel Jufri Rahman Buka Sosialisasi Permendagri 15 Tahun 2024, Tekankan Solusi untuk Penyusunan APBD 2025

Makassar, Trotoar.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, membuka secara resmi Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Acara yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulawesi Selatan ini berlangsung di Hotel Grand Rinra, Makassar, pada Jumat (4/10/2024).

Dalam sambutannya, Jufri Rahman menekankan pentingnya sosialisasi ini sebagai solusi atas perbedaan persepsi yang sering muncul di kalangan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, terkait penyusunan anggaran.

Ia berharap melalui kegiatan ini, semua pihak dapat menyelaraskan pandangan dan memahami pedoman baru tersebut.

“Setiap tahun, kita kerap menemui perbedaan pendapat dalam penyusunan anggaran. Sosialisasi ini sangat strategis untuk mengatasi hal itu, agar kita semua bekerja berdasarkan panduan yang sama demi kepentingan masyarakat,” ujar Jufri.

Acara ini menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Maurits Hutabarat, dan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, yang berperan sebagai pemateri utama.

Jufri mendorong seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan bertanya langsung kepada para ahli terkait pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam mewujudkan APBD yang sehat sesuai arahan Penjabat Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh.

“APBD harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Kalau ada program prioritas yang bertabrakan dengan kepentingan lain, dukunglah yang paling berdampak langsung bagi rakyat. Jangan sampai terjadi benturan antara keinginan kepala daerah dan tim penyusun anggaran,” tegasnya.

Jufri juga menekankan perlunya Pemerintah Daerah diberikan kewenangan lebih dalam mengevaluasi APBD, agar bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang nyata.

Saat ini, menurut Jufri, kondisi keuangan Sulawesi Selatan sedang mengalami tantangan besar, sehingga fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi sangat penting.

“Kami berharap ada ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian yang lebih realistis saat mengevaluasi APBD, terutama dengan kondisi keuangan Sulsel yang tidak sedang baik-baik saja,” tambah Jufri.

Sementara itu, Kepala BKAD Sulsel, Salehuddin, yang akrab disapa Bobi, mengungkapkan bahwa penyusunan anggaran untuk tahun 2025 menjadi lebih krusial mengingat adanya masa transisi kepemimpinan nasional.

Perubahan kebijakan di tingkat nasional dipastikan akan memengaruhi arah anggaran di tahun tersebut.

“Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, sekaligus menjadi forum diskusi untuk menyelesaikan berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelas Bobi.

Ia menambahkan bahwa acara ini sangat spesial karena dihadiri oleh para pejabat penting dari Kementerian Dalam Negeri, termasuk Dirjen Bina Keuangan Daerah, sehingga menjadi momentum langka untuk membahas langsung masalah yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran.

Sosialisasi ini diikuti oleh lebih dari 500 peserta yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala OPD, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Inspektorat, serta Sekretaris Dewan dari seluruh daerah di Sulawesi Selatan.

Semua peserta diharapkan dapat membawa solusi konkret untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.