Makassar, Trotoar.id – Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) lingkup Pemerintah Kota Makassar yang digelar di Ruang Sipakatau, Senin (14/10/2024).
Dalam rapat ini, ia kembali menegaskan pentingnya tiga program prioritas yang harus menjadi fokus utama jajaran pemerintah dalam dua bulan ke depan, yaitu penanganan inflasi, pencegahan stunting, dan netralitas ASN menjelang Pilkada.
Penanganan Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Andi Arwin menekankan pentingnya menjaga stabilitas inflasi meskipun angkanya rendah.
Menurutnya, yang lebih memprihatinkan adalah penurunan daya beli masyarakat.
Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah segera menggelar pasar pangan murah guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Hal ini dianggap penting sebagai langkah konkret pemerintah dalam merespons dampak ekonomi yang dirasakan warga.
“Meski inflasi rendah, daya beli masyarakat menurun. Untuk itu, kita harus segera melaksanakan pasar pangan murah sebagai bentuk intervensi langsung terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Arwin.
Percepatan Penyerapan Anggaran dan Dana Alokasi Khusus Selain inflasi, Pjs Wali Kota juga menyoroti penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang perlu dipercepat, terutama untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ia juga menyinggung pentingnya pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun non-fisik, agar tidak terjadi gagal bayar.
Dalam hal ini, pemerintah pusat melalui Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan akan memberikan asistensi teknis untuk memastikan pengelolaan dana berjalan baik dan sesuai aturan.
“Kita harus mempercepat penyerapan anggaran agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Terkait DAK, pastikan pengelolaannya tepat dan sesuai agar tidak ada masalah di kemudian hari,” tegas Arwin.
Netralitas ASN dan Pemilu Salah satu poin krusial yang diangkat dalam rakor adalah netralitas ASN. Arwin mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Makassar agar tidak terlibat dalam politik praktis, mengingat banyaknya laporan terkait pelanggaran netralitas yang dilaporkan ke Bawaslu.
Ia menyebut adanya foto-foto yang dijadikan bukti pelanggaran ASN, yang saat ini sedang ditelusuri oleh pihak terkait.
“Masih banyak laporan yang masuk, terutama foto-foto ASN yang diduga terlibat politik praktis. Hati-hati, karena saat ini pengawasan begitu ketat, bisa jadi orang di sekitar kita mengawasi tindak-tanduk kita,” jelasnya.
Arwin juga memberikan perhatian khusus kepada petugas keamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS), agar dipastikan tidak ada afiliasi politik dengan pasangan calon baik di Pilwali maupun Pilgub.
Koordinasi Asisten dan Staf Ahli Menutup rapat, Pjs Wali Kota meminta para asisten dan staf ahli untuk lebih proaktif dalam memantau dan melaporkan progres setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Laporan tersebut harus mencakup kendala yang dihadapi serta rencana program yang dapat segera dilaksanakan.
Dengan ketiga program prioritas ini, Andi Arwin berharap seluruh aparatur pemerintah dapat bekerja maksimal untuk menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan, sambil menjaga netralitas dan profesionalisme di tengah situasi politik yang semakin dinamis.