Seto-Rezki Dorong Pemilihan Ketua RT/RW Secara Langsung untuk Transparansi

Makassar, Trotoar.id – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Andi Seto Gadhista Asapa dan Rezki Mulfiati Lutfi (Sehati), berkomitmen untuk mengembalikan mekanisme pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) berbasis wilayah dengan pemilihan langsung.

Langkah ini menjadi salah satu strategi utama mereka dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, didukung oleh digitalisasi yang memperkuat tata kelola pelayanan masyarakat.

Juru bicara pasangan Sehati, Iwan Garuda, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pemilihan RT/RW untuk memastikan pemimpin lokal yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan warga.

“RT dan RW mendapatkan insentif dari pemerintah, yang sumbernya dari pajak masyarakat. Karena itu, sudah sewajarnya masyarakat memilih secara langsung siapa yang akan memimpin mereka,” ujar Iwan, Selasa (22/10/2024).

Iwan menambahkan bahwa pemilihan ketua RT/RW yang berbasis meritokrasi akan membuat masyarakat merasa memiliki kendali lebih atas kinerja pemimpin lokal mereka.

Dengan RT yang mengelola sekitar 60 hingga 90 rumah dan RW yang membawahi 9 hingga 12 RT, sistem pemilihan ini akan menciptakan forum demokrasi yang efektif dan fokus pada peningkatan pelayanan.

“Politisasi dalam pemilihan RT dan RW harus diakhiri. Forum ini harus benar-benar demokratis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, pasangan Seto-Rezki juga berkomitmen untuk meningkatkan insentif bagi RT/RW jika terpilih. Mereka berencana menaikkan insentif hingga Rp2 juta per bulan sebagai apresiasi atas peran RT/RW yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat, terutama dalam pengawasan kebijakan-kebijakan penting seperti penggratisan iuran sampah dan akurasi data penduduk.

Andi Seto, mantan Bupati Sinjai, menyatakan bahwa RT/RW akan berperan penting dalam memastikan data warga miskin terkelola dengan baik dan menjadi garda depan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di tingkat lokal.

“Insentif yang lebih besar akan diberikan kepada RT/RW yang benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan wilayahnya,” kata Seto.

Pasangan ini juga optimis bahwa rencana mereka untuk memperkuat posisi RT/RW dapat direalisasikan seiring dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar, yang diproyeksikan mencapai Rp2 triliun.

Kebijakan pemerintah pusat yang menyerahkan 70 persen pengelolaan pajak kendaraan bermotor ke kabupaten/kota, menjadi salah satu faktor yang meningkatkan keyakinan mereka.

“Kami yakin dengan kebijakan pemerintah pusat, serta rencana digitalisasi pengelolaan pajak dan parkir, PAD Makassar dapat melampaui Rp2 triliun,” jelas Seto.

Sistem digitalisasi ini, lanjutnya, akan mencakup sektor parkir yang diproyeksikan mampu menghasilkan pendapatan lebih dari Rp1 triliun, serta rasionalisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk mengatasi keluhan masyarakat terkait zonasi yang kurang akurat.

Dengan visi transparansi dan peningkatan PAD, pasangan Seto-Rezki berharap dapat membawa perubahan signifikan bagi tata kelola pemerintahan Kota Makassar, sekaligus memperkuat peran RT/RW sebagai pilar utama pelayanan masyarakat. (*)