Kecewa, DPP Golkar Sudah Tidak Reken Golkar Sulsel dan Maros Terkait Usulan Abd Rasyid

Makassar, Trotoar.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap DPD I Golkar Sulawesi Selatan dan DPD II Golkar Maros yang belum melaksanakan instruksi DPP terkait pengangkatan Abd Rasyid sebagai Wakil Ketua DPRD Sulsel.

DPP menganggap kurangnya respons ini sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap garis partai yang telah ditetapkan.

Merespons hal tersebut, DPP Golkar akhirnya mengambil langkah tegas dengan mengirimkan surat resmi langsung kepada Ketua DPRD Kabupaten Maros, menginstruksikan agar Abd Rasyid diusulkan sebagai Pimpinan DPRD Maros.

Surat dengan Nomor 409/DPP Golkar/X2024 tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Adies Kadir, dan Sekretaris Jenderal, Muhammad Sarmujid.

Surat ini menjadi bukti ketidakpuasan DPP terhadap DPD I Sulsel dan DPD II Maros yang dinilai tidak kooperatif dalam menindaklanjuti arahan dari pusat.

“Sikap tidak kooperatif seperti ini menimbulkan kekecewaan di kalangan pengurus pusat. DPD I Sulsel dan DPD II Maros seharusnya menghargai dan menghormati keputusan DPP sebagai bagian dari kepatuhan pada arahan partai,” ujar Irwan Muin, pengurus DPD I Golkar Sulsel, menanggapi situasi ini.

DPP sebelumnya telah menetapkan Abd Rasyid melalui Surat Nomor B-274DPP/Golkar/IX/2024, yang secara jelas menetapkan nama Abd Rasyid sebagai calon pimpinan DPRD Maros.

Penegasan ini juga didukung oleh Surat DPRD Kabupaten Maros Nomor 005/435/DPRD/2024 tertanggal 28 Oktober, yang mengusulkan Abd Rasyid sebagai calon pimpinan DPRD Maros.

Dengan surat langsung yang ditujukan ke Ketua DPRD Maros, DPP Golkar berharap proses pengangkatan Abd Rasyid sebagai Wakil Ketua DPRD Sulsel segera ditindaklanjuti.

DPP juga mengingatkan bahwa ketidakpatuhan terhadap instruksi pusat dapat berujung pada sanksi organisasi bagi pengurus DPD terkait.

Langkah tegas ini menunjukkan komitmen DPP Golkar dalam menegakkan disiplin partai dan menjaga stabilitas internal, terutama di wilayah Sulawesi Selatan, agar roda organisasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip kepatuhan yang diharapkan.