Pemprov Sulsel Raih Penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK Level 3 dari BSN

Makassar, Trotoar.id– Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) Level 3 tahun 2024 dari Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara pembukaan Bulan Mutu Nasional 2024 di Jakarta Convention Centre (JCC), Rabu, 20 November 2024.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, dan mencakup tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diakui atas pencapaian tata kelola standarisasi, yakni Dinas Tanam Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHBUN), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Perikanan.

Jufri Rahman menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil evaluasi tahunan oleh BSN yang menilai maturitas tata kelola standarisasi di berbagai daerah.

“Tahun ini, Sulsel berhasil meraih tiga penghargaan penting melalui OPD Disperindag, Perikanan, dan TPHBUN. Ini menunjukkan komitmen kami dalam menerapkan tata kelola standarisasi yang berkualitas,” kata Jufri.

Ia berharap pencapaian ini menjadi inspirasi bagi OPD lainnya untuk meningkatkan tata kelola standar di berbagai sektor.

“Ke depan, saya berharap OPD lain dapat mencontoh langkah-langkah yang telah dilakukan oleh tiga OPD ini, sehingga Sulsel bisa lebih banyak meraih penghargaan serupa di tahun-tahun mendatang,” imbuhnya.

Standarisasi: Kunci Daya Saing Global
Menurut Jufri, penerapan standarisasi dalam produksi maupun pelayanan publik sudah menjadi keharusan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Kita tidak bisa lagi menghindar dari standar global. Aturan standarisasi sudah ada di semua level—baik nasional maupun internasional—dan ini harus dipatuhi oleh institusi, organisasi, bahkan sektor bisnis,” tegasnya.

Jufri juga mengingatkan bahwa kegagalan memenuhi standar yang ditetapkan dapat berdampak serius pada daya saing produk dan layanan.

“Jika kita tidak memenuhi standar, produk kita tidak akan diterima di pasar, dan layanan kita tidak akan dianggap layak oleh masyarakat maupun organisasi di dalam dan luar negeri,” ujarnya.

Sebagai penutup, Jufri menegaskan bahwa standarisasi bukan hanya soal memenuhi aturan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan dan daya saing daerah secara keseluruhan.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Sulsel berada di jalur yang tepat dalam pengelolaan standar tata kelola. Sekarang, saatnya semua pihak ikut bergerak untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi,” tutupnya.

Dengan pencapaian ini, Pemprov Sulsel terus memperkuat posisinya sebagai salah satu provinsi yang berkomitmen dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berstandar tinggi dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kualitas.