Makassar, Trotoar.id – Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, menyatakan komitmennya untuk menegakkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Dalam pernyataan tegasnya, Danny menegaskan akan memberikan sanksi berat kepada lurah atau pejabat pemerintah yang terlibat dalam politik praktis.
Pernyataan ini disampaikan Danny setelah menerima laporan bahwa sekitar 10 lurah di Makassar diduga mendukung pasangan calon tertentu, bahkan ada yang menggunakan fasilitas kantor kelurahan sebagai markas kampanye.
“Kalau ada unsur pemerintah yang terlibat politik, laporkan langsung ke saya. Saya sudah mendengar ada beberapa lurah yang tidak netral, bahkan ada yang memanfaatkan fasilitas kantor kelurahan untuk kepentingan paslon tertentu,” tegas Danny saat diwawancarai di Anjungan Pantai Losari, Minggu (24/11/2024).
Selain lurah, Danny juga mengungkap adanya indikasi keterlibatan beberapa pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam politik praktis.
Ia menekankan bahwa dirinya tidak pernah memaksa siapapun untuk mendukungnya, dan sangat mengecam segala bentuk penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan politik.
“Termasuk perangkat OPD, ada indikasi beberapa oknum yang mendukung pasangan calon tertentu. Hal seperti ini sangat tidak dapat ditoleransi. Netralitas adalah keharusan bagi seluruh ASN,” ujar Danny.
Danny menilai bahwa pelanggaran netralitas ASN tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga merusak tatanan pemerintahan yang seharusnya menjadi teladan dalam proses demokrasi.
“Saya akan mengawal penuh demokrasi di Makassar. Jangan ada yang merusak sistem hanya karena kepentingan politik sesaat. Demokrasi harus berjalan jujur dan adil demi menjaga kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Langkah tegas ini diambil mengingat Pilkada Serentak 2024 sudah semakin dekat, dengan pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024.
Danny memastikan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan serius, termasuk pemberian sanksi administratif hingga pemberhentian jika ditemukan pelanggaran berat.
Pengawasan ketat terhadap netralitas ASN, lurah, dan OPD diharapkan dapat menjamin proses Pilkada berjalan damai, jujur, dan transparan.
Hal ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Danny Pomanto dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Makassar.