Terpilih Sebagai Bupati Sidrap, SAR Gerak Cepat, Dorong Pembangunan Jembatan Bulu Cenrana

Sidrap, Trotoar.id – Bupati Sidrap terpilih, H. Syaharuddin Alrif, langsung mengambil langkah cepat terkait robohnya Jembatan Bulu Cenrana yang menjadi akses vital penghubung antar desa di Kecamatan Pitu Riawa dan Pitu Riase.

Ia menegaskan komitmennya untuk memastikan pembangunan ulang jembatan dilakukan dengan struktur yang kokoh dan perencanaan yang matang.

Syaharuddin menyatakan telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sidrap untuk segera menyusun Detail Engineering Design (DED) sebagai langkah awal pengajuan anggaran.

Selain itu, pihaknya juga bergerak mengajukan permohonan ke Dinas PU Provinsi Sulawesi Selatan agar usulan tersebut diteruskan ke Balai Jembatan Nasional.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Kadis PU Sidrap untuk menyiapkan DED dan mengajukan permohonan ke Dinas PU Provinsi agar program ini bisa masuk dalam JID (Jalan Inpres Daerah). Ini akan diperkuat melalui dukungan anggota Komisi V DPR RI,” ujar Syaharuddin, Selasa (17/12/2024).

Ia juga mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Kepala Dinas PU Provinsi Sulsel, Astinah Abbas, guna mempercepat proses pengusulan tersebut.

Syaharuddin menekankan bahwa jembatan ini membutuhkan anggaran signifikan, sekitar Rp18 miliar, sehingga pembangunannya harus dilakukan secara serius dan profesional.

“Jembatan ini sangat penting bagi mobilitas warga dan ekonomi daerah. Karena itu, pembangunannya harus menggunakan desain struktur yang matang, bukan asal-asalan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syaharuddin memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar perbaikan Jembatan Bulu Cenrana mendapatkan perhatian khusus.

Sebelumnya, robohnya jembatan ini menghambat aktivitas warga dan memaksa mereka menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh.

Warga berharap pembangunan ulang jembatan bisa segera direalisasikan demi kelancaran transportasi di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Sidrap melalui Dinas PU saat ini tengah mempersiapkan dokumen teknis dan administrasi yang diperlukan sebagai syarat pengajuan ke pemerintah pusat.

Langkah cepat ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menanggapi permasalahan infrastruktur yang krusial bagi masyarakat.