DPRD Makassar Desak Pemkot Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Non-ASN, Alihkan Sisa Anggaran PPPK

Makassar, Trotoar.id – Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Makassar, Ruslan Mahmud, meminta Pemerintah Kota Makassar untuk memperhatikan nasib ribuan tenaga non-ASN yang hingga kini belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ruslan menilai bahwa jumlah tenaga honorer di Makassar yang cukup banyak menyebabkan kesejahteraan mereka sangat rendah.

Menurut Ruslan, sekitar 2.000 tenaga non-ASN di Makassar telah lulus seleksi PPPK dan akan digaji oleh pemerintah pusat.

Namun, Pemkot Makassar masih mengalokasikan anggaran untuk sekitar 12.000 tenaga non-ASN yang belum terangkat dalam seleksi PPPK.

“Kami berharap Pemkot Makassar bisa memperhatikan nasib tenaga non-ASN yang belum lolos seleksi PPPK. Sisa anggaran dari tenaga yang sudah lulus PPPK bisa dialihkan untuk meningkatkan honorarium mereka,” ujar Ruslan Mahmud, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar.

Ruslan menjelaskan bahwa saat ini tidak mungkin bagi Pemkot Makassar untuk merekrut tenaga honorer baru. Oleh karena itu, Pemkot seharusnya lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan tenaga non-ASN yang masih bekerja di berbagai sektor pemerintahan.

“Gaji mereka saat ini hanya sekitar Rp1,3 juta, dan kami berharap bisa dinaikkan menjadi minimal Rp2 juta. Ini adalah langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” tambah Ruslan.

Ruslan juga menyoroti rencana penerimaan PPPK tahap kedua yang dijadwalkan pada bulan April mendatang.

Ia berharap lebih banyak tenaga non-ASN yang dapat terserap dalam seleksi tersebut, namun bagi mereka yang belum berhasil lolos, peningkatan honorarium bisa menjadi solusi sementara untuk membantu meringankan beban ekonomi mereka.

“Kami mendesak Pemkot untuk menggunakan sisa anggaran yang ada untuk meningkatkan gaji tenaga non-ASN yang belum lolos PPPK. Ini adalah bentuk perhatian serius dari pemerintah kepada mereka yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di Makassar,” tegas Ruslan.

Desakan ini menjadi pengingat penting bagi Pemkot Makassar untuk lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga non-ASN, yang selama ini telah bekerja keras dalam mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.