Sulawesi Selatan Dorong Hilirisasi Minerba, Komite II DPD RI Kumpulkan Masukan di Makassar

Makassar, Trotoar.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Dr. Jufri Rahman, menerima kunjungan kerja Komite II DPD RI di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Senin (3/2).

Kunjungan ini bertujuan untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Hilirisasi Mineral dan Batu Bara.

Dalam pertemuan ini, Jufri Rahman menyampaikan salam dari Penjabat Gubernur Sulsel, Prof. Fadjry Djufry, yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bulukumba.

Ia menekankan bahwa Sulsel memiliki potensi besar di sektor pertambangan yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, kami berharap regulasi yang dihasilkan mampu mendorong investasi sektor hilir, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi ekonomi daerah dan nasional,” ujarnya.

Jufri juga menyoroti pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah hasil tambang.

Ia mendorong pembangunan ekosistem industri terintegrasi dari tambang hingga manufaktur serta menekankan perlunya Domestic Market Obligation (DMO) agar bahan baku tetap tersedia bagi industri dalam negeri.

Ketua Komite II DPD RI, Andi Abdul Waris Halid, menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari pemangku kepentingan.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan pelaku industri dalam penyusunan RUU agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan investasi, perizinan, serta dampak lingkungan.

“Kami ingin memastikan bahwa hilirisasi tidak hanya berhenti pada tahap pengolahan awal, tetapi juga mampu mendorong investasi berkelanjutan yang berdampak luas bagi masyarakat dan daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Sulsel, Ichsan Mustari, menegaskan perlunya desentralisasi kewenangan dalam pengelolaan minerba.

Menurutnya, daerah harus memiliki peran lebih besar dalam mengawasi industri pertambangan guna memastikan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan.

Dari sektor industri, Direktur Huadi Bantaeng Industrial Park (HBIP), Lily Dewi Candinegara, membagikan pengalaman sukses hilirisasi di Kabupaten Bantaeng.

Ia mengungkapkan bahwa keberadaan industri hilir telah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 10 persen pada 2023—lebih tinggi dari rata-rata nasional.

“Ini menjadi bukti bahwa hilirisasi mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat direplikasi di wilayah lain,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Sulsel, di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Prof. Fadjry Djufry, terus membuka peluang bagi investor di sektor pertambangan.

Kebijakan hilirisasi diharapkan dapat memperkuat ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.