Makassar, Trotoar.id – DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) berencana memanggil Dinas Pendidikan (Diknas) serta sejumlah kepala sekolah dan operator sekolah untuk dimintai pertanggungjawaban terkait kegaduhan yang terjadi akibat permasalahan Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
Masalah ini membuat ratusan siswa di Sulsel terancam tidak bisa mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.
Hal itu di. Sampaikan Wakil Ketua DPRD Sulsle Fauzi Andi Wawo, saat dikonfirmasi soal polemik tersebut.
“Saya sudah konfirmasi ke Komisi E katanya Enin di gelar Rapat bersama, ” katanya usia menghadiri paripurna semalam.
Pimpinan Komisi E Sofyan Syam, membenarkan hal itu, Rapat di lakukan untuk mencarikan solusi atas polemik yang terjadi dan juga untuk mengetahui akar masalah yang terjadi
“kita ingin tahu apa akar masalahnya, karena penjelasan diknas ke kami berbeda dengan informasi yang kami dapat, bahakan ada yang mengindikasikan ada permainan dilakukan oknum oknum” katanya
Dia juga menegaskan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan lengkap mengenai kendala teknis yang menyebabkan 141 siswa dari beberapa sekolah tidak terdaftar dalam sistem PDSS.
“Kami akan panggil Diknas dan kepala sekolah untuk mempertanyakan penyebab masalah ini. Jangan sampai ada kelalaian yang merugikan siswa, terutama mereka yang sudah berjuang selama tiga tahun,” ujar Sofyan Syam.
Ia juga menyoroti lambatnya respons dari pihak terkait dalam menyelesaikan masalah ini, termasuk DPRD I gin tahu berapa jumlah kuota jalur undangan PTN ke. Sekolah SMU Se Sulawesi Selatan, serta syarat bagi siswa untuk memperoleh jalur undangan
DPRD ingin memastikan bahwa seluruh siswa yang berhak mengikuti SNBP tidak kehilangan kesempatan hanya karena kesalahan administratif.
Dinas Pendidikan Sulsel sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meminta akses penginputan data siswa yang belum terdaftar.
Berdasarkan surat nomor 400.3.12.1/815/DISDIK, terdapat tiga sekolah yang terdampak, yakni:
Total sebanyak 141 siswa dari tiga sekolah tersebut belum masuk dalam sistem PDSS.
Jika tidak segera diselesaikan, mereka tidak akan bisa mengikuti SNBP, yang merupakan jalur masuk perguruan tinggi tanpa tes berbasis prestasi.
DPRD Sulsel memastikan akan mengawal permasalahan ini hingga tuntas dan meminta semua pihak terkait bertanggung jawab agar para siswa tidak menjadi korban.
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Yulianto Badwi, kembali menyerap aspirasi masyarakat dalam…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pengurus Cabang Indonesia Off-road Federation (IOF) Makassar sukses menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab)…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati, menutup rangkaian kegiatan reses ketiga masa…
SIDRAP, TROTOAR.ID — Sinergi berbasis swadaya masyarakat ditunjukkan Pemerintah Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, bersama unsur…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menargetkan penambahan cetak sawah baru seluas 600…
MAKASSAR, TEOTOAR.ID — Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Eric Horas, menyoroti maraknya aksi begal yang…
This website uses cookies.