Sistem Peringatan Dini Bencana Hidrologi di Sulsel Dinilai Lemah, Forum Komunitas Hijau: Harus Ada Tindakan Nyata

MAKASSAR, TROTOAR.ID – Banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, seperti Makassar, Maros, dan Gowa, kembali menjadi sorotan.

Meskipun telah ada peringatan dini dari BMKG, bencana hidrologi ini terus berulang dan menyebabkan kerugian materil serta dampak sosial bagi masyarakat.

Forum Komunitas Hijau menyoroti bahwa sistem peringatan dini bencana hidrologi di Sulsel masih belum berjalan efektif.

Ketua Forum Komunitas Hijau, Ahmad Yusran, menilai bahwa sistem ini seharusnya tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak bencana, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat.

“Tujuan dari sistem peringatan dini bukan hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga memastikan masyarakat siap menghadapi bencana. Sayangnya, sistem ini masih belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga dampak bencana tetap besar setiap kali terjadi hujan deras,” ujar Yusran, Selasa (11/2/2025).

Menurut Yusran, Gubernur Sulawesi Selatan, wali kota, dan bupati terpilih harus mengambil langkah konkret untuk memastikan sistem peringatan dini bencana hidrologi berfungsi optimal.

“Sudah saatnya pemerintah daerah lebih tegas dalam mengimplementasikan sistem peringatan dini ini. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban setiap kali bencana datang, sementara solusi nyata tidak pernah diterapkan,” tegasnya.

Ia menyoroti bahwa kejadian bencana yang berulang seharusnya menjadi evaluasi serius, bukan sekadar direspons dengan bantuan sosial tanpa upaya mitigasi yang lebih efektif.

Yusran juga menyinggung Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan KLHS Tata Ruang, yang seharusnya menjadi pedoman dalam mitigasi bencana.

Namun, implementasinya di lapangan dinilai masih lemah, terutama dalam pengawasan terhadap alih fungsi lahan yang berkontribusi pada meningkatnya risiko banjir dan longsor.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pemukiman dan kompleks perumahan masih terus terendam banjir. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap analisis data cuaca, tinggi muka air, serta kondisi geologi. Analisis ini seharusnya tidak hanya menjadi teori di atas kertas, tetapi diterapkan dalam kebijakan nyata,” jelasnya.

Forum Komunitas Hijau juga menekankan bahwa penyebaran informasi peringatan dini harus lebih efektif, khususnya melalui media publik dan komunitas lokal.

“Diseminasi peringatan harus dilakukan secara optimal. Ini bisa melalui komunikasi berbasis komunitas, informasi yang jelas, serta edukasi yang melibatkan masyarakat dan pekerja media. Jika sistem peringatan dini diperkuat, masyarakat bisa lebih siap dan dampak bencana bisa diminimalisir,” pungkas Yusran.

Dengan kondisi cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi, langkah nyata dalam memperkuat sistem peringatan dini dan mitigasi bencana hidrologi di Sulawesi Selatan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.