Jelang Pembekalan di Magelang, Munafri-Aliyah Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Kemendagri

JAKARTA, TROTOAR.ID – Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Senin (17/2/2025).

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari persiapan menjelang pembekalan kepala daerah di Magelang yang akan berlangsung selama delapan hari.

Munafri dan Aliyah tiba di Kantor Kemendagri sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian langsung menjalani proses registrasi sebelum mengikuti pemeriksaan kesehatan.

Munafri menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bersifat ringan, dengan fokus pada tes darah, kadar gula darah, kolesterol, serta tekanan darah.

“Tadi hanya tes ringan, seperti pengambilan darah, pengecekan gula darah, kolesterol, dan tensi. Sebelumnya, kita sudah mengirim hasil general check-up, jadi ini hanya untuk sinkronisasi,” ungkap Munafri.

Ia juga mengonfirmasi bahwa hasil tes kesehatannya cukup baik, meskipun ada sedikit peningkatan dari hasil yang diharapkan.

“Alhamdulillah, hasilnya baik, walaupun sedikit di atas rata-rata,” tambahnya.

Tim medis juga memberikan beberapa saran kepada Munafri dan Aliyah untuk menjaga kebugaran menjelang pelantikan dan pembekalan.

“Pesan dari dokter, kita harus menjaga kesehatan, terutama karena saat pelantikan nanti kemungkinan harus berdiri dalam waktu lama,” ujarnya.

Sebagai bagian dari persiapan, Munafri menekankan pentingnya menjaga kebugaran fisik dengan berolahraga secara rutin.

“Saya tetap menjaga kebugaran dengan jogging setiap pagi setelah salat subuh, supaya tubuh tetap bugar dan bisa menyesuaikan dengan kondisi di Magelang,” katanya.

Pembekalan kepala daerah di Magelang akan berlangsung selama delapan hari, bertujuan untuk membekali para pemimpin daerah dengan pemahaman terkait kepemimpinan, pemerintahan, dan pengelolaan daerah.

Dengan seluruh tahapan yang dijalani, Munafri dan Aliyah memastikan kesiapan mereka untuk memimpin Kota Makassar demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.