Sekda Jufri Rahman: Uji Publik Penting untuk Samakan Persepsi

MAKASSAR, TROTOAR.ID – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan 2025-2029 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Acara yang berlangsung di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sulsel, pada Jumat (28/2/2025) ini bertujuan untuk menyamakan persepsi berbagai pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Jufri Rahman menegaskan bahwa penyusunan RPJMD harus mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Salah satu tahapan krusial dalam proses ini adalah uji publik, yang menjadi sarana utama untuk menyerap masukan dan memastikan kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Setiap kebijakan harus melewati tahapan uji publik. Kenapa ini penting? Karena penyusunan RPJMD dilakukan secara ilmiah dan teknokratis dari satu sudut pandang tertentu. Agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama, maka dibuka ruang diskusi melalui uji publik,” ujar Jufri Rahman.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa RPJMD 2025-2029 harus selaras dengan visi gubernur serta melibatkan banyak pihak agar implementasi program lebih efektif.

Selain itu, RPJMD ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Sulawesi Selatan 2025-2045, yang terbagi dalam periode lima tahunan.

“Tahun ini, fokusnya adalah konsolidasi dan penguatan landasan transformasi, termasuk transformasi sosial-ekonomi, tata kelola, serta ketahanan sosial budaya dan ekonomi,” tambahnya.

Jufri Rahman juga mengingatkan bahwa RPJMD harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2022-2024 untuk memastikan pembangunan berjalan selaras dengan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.

Jika ada ketidaksesuaian dengan RTRW, maka konsekuensi hukum dapat terjadi.

Sebagai penutup, forum ini ditandai dengan penandatanganan berita acara antara pemerintah daerah dan sejumlah lembaga serta instansi terkait.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rahmatika Dewi, beserta jajaran pimpinan DPRD lainnya