Sidrap, Trotoar.id – Pemerintahan baru Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) resmi bergulir dengan dilantiknya Syaharuddin Alrif sebagai Bupati dan Nurkanaah sebagai Wakil Bupati Sidrap periode 2025-2030.
Serah terima jabatan (sertijab) dari Penjabat Bupati sebelumnya, Idham Kadir Dalle, berlangsung khidmat di ruang rapat paripurna DPRD Sidrap, Selasa (4/3).
Acara tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD, camat, lurah, kepala desa, serta tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Fatmawati Rusdi mengapresiasi dedikasi Idham Kadir Dalle selama menjabat sebagai Penjabat Bupati Sidrap dalam dua bulan terakhir.
Ia juga menaruh harapan besar kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Syaharuddin Alrif untuk membawa Sidrap ke arah yang lebih baik.
“Saya yakin Bupati Sidrap yang baru mampu membawa perubahan positif. Saya juga berharap seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat dapat mendukung program serta visi-misi yang telah disusun,” ujar Fatmawati.
Bupati Syaharuddin Alrif dalam pidatonya menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah masyarakat dengan penuh tanggung jawab.
“Alhamdulillah, seluruh rangkaian Pilkada telah berjalan aman dan kondusif. Ini berkat kerja sama semua pihak. Bahkan, Kabupaten Sidrap berhasil masuk dalam kategori Pilkada terbaik di tingkat nasional,” ungkap Syaharuddin.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati Nurkanaah siap mengemban mandat yang diberikan masyarakat dengan menghadirkan program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Acara sertijab ini juga dirangkaikan dengan rapat paripurna DPRD Sidrap, yang dipimpin Ketua DPRD, Takyuddin Masse.
Dalam rapat tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Sidrap memaparkan visi-misi kepemimpinan mereka untuk lima tahun ke depan.
Dengan resmi dilantiknya Syaharuddin Alrif dan Nurkanaah, diharapkan Sidrap semakin maju dan berkembang melalui berbagai kebijakan strategis yang akan dijalankan pemerintahan baru.