Bupati Andi Utta Paparkan Program Landclearing di HLM TPID Sulsel untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Bulukumba, Trotoar.id – Dalam upaya menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (6 Maret 2025), ini menghadirkan Forkopimda Provinsi Sulsel serta seluruh kepala daerah, termasuk Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf.

Rapat dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, didampingi Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dan Sekda Provinsi Sulsel, Jufri Rahman.

Dalam pemaparannya, Gubernur Andi Sudirman menyoroti langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, termasuk melanjutkan program Mandiri Benih, optimalisasi perluasan lahan tanam, serta perbaikan infrastruktur pertanian.

“Pemerintah juga akan fokus pada perbaikan jaringan irigasi dan jalan produksi untuk mendukung kelancaran distribusi pangan,” ujar Gubernur.

Selain itu, ia menginstruksikan Bulog untuk meningkatkan penyerapan gabah petani selama masa panen raya serta mendorong gerakan menanam cabai di sekolah dan pemanfaatan lahan kosong.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, yang akrab disapa Andi Utta, memaparkan program ketahanan pangan daerahnya, termasuk keberhasilan Gerakan Menanam Lombok Nikmati Hasilnya (GEMOIH).

Program ini telah diterapkan di seluruh desa dan kelurahan dengan memanfaatkan pekarangan rumah serta lahan kosong untuk budidaya cabai dan sayuran.

“Kami meminta izin kepada pemilik lahan untuk mengolah tanahnya menjadi kebun jangka pendek. Selain itu, sekolah-sekolah juga didorong menanam tanaman produktif di halaman mereka,” ungkap Andi Utta.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemkab Bulukumba pada tahun 2024 telah menjalankan program landclearing—yakni pembersihan lahan—guna membantu masyarakat menanam bibit unggul.

“Tahun lalu kami menganggarkan 10 hektare per desa, dan tahun ini kami tingkatkan menjadi 20 hektare per desa,” tambahnya.

Sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas lahan, Andi Utta mengusulkan kebijakan kenaikan pajak bagi lahan tidak produktif agar pemiliknya terdorong untuk mengelola tanahnya secara lebih optimal.

“Kalau pajak PBB dinaikkan, pemilik lahan pasti akan termotivasi untuk mengelolanya daripada dibiarkan terbengkalai,” tegasnya.

Dalam rapat ini, Bupati Andi Utta hadir bersama Sekda Bulukumba, Muh Ali Saleng, serta Kabag Ekonomi Pembangunan, Andi Muh. Natsir.

Dengan langkah-langkah konkret seperti GEMOIH dan landclearing, Bulukumba terus berupaya mendukung ketahanan pangan serta mengendalikan inflasi di Sulawesi Selatan.