Konsultasi Publik RPJMD, Bupati Andi Utta: Program Periode Kedua Harus Lebih Berkualitas

Bulukumba, Trotoar.id – Pemerintah Kabupaten Bulukumba menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2030.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di Ruang Kahayya Gedung Pinisi, Bulukumba, pada Senin, 10 Maret 2025.

Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, yang akrab disapa Andi Utta, membuka acara ini.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Andi Edy Manaf, Ketua DPRD Umy Asyiatun Khadijah, Wakil Ketua DPRD Fahidin HDK, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Muh Ali Saleng, serta anggota DPRD Provinsi H. Patudangi Azis, dan berbagai stakeholder lainnya.

Andi Utta dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebelumnya telah dilaksanakan rapat koordinasi untuk menyinkronkan program strategis pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

Hasil dari koordinasi ini dituangkan dalam Rancangan Awal RPJMD yang akan menjadi acuan pembangunan Kabupaten Bulukumba untuk lima tahun ke depan.

Bupati Bulukumba menegaskan bahwa sejumlah program strategis pada periode pertama, seperti ketahanan pangan melalui program bibit unggul dan rumpon, akan dilanjutkan dan lebih ditingkatkan kualitasnya.

Program ketahanan pangan, kata Andi Utta, menjadi prioritas pemerintah pusat saat ini, dan Kabupaten Bulukumba telah lebih dulu menjalankan program tersebut sejak periode pertama.

“Program ketahanan pangan sudah kita jalankan sejak awal kami menjabat di Bulukumba. Bahkan, kini TNI dan Polri juga turut terlibat dalam pengelolaan jagung. Semakin banyak yang terlibat, semakin maksimal hasilnya,” jelas Andi Utta.

Selain itu, Bupati Andi Utta juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang selama ini diterapkan di Kabupaten Bulukumba.

Menurutnya, efisiensi anggaran sangat penting agar program-program pembangunan dapat tepat sasaran dan efektif.

“Tanpa efisiensi, kita tidak akan bisa mewujudkan proyek-proyek besar seperti Gedung Pinisi, Pantai Merpati, dan Pasar Sentral,” tambahnya.

Ketua DPRD Umy Asyiatun Khadijah menekankan bahwa penyusunan RPJMD merupakan amanat konstitusional yang harus dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak.

Ia menegaskan bahwa konsultasi publik ini merupakan tahap penting dalam proses penyusunan RPJMD, yang memberi kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, kritik, dan saran guna menyempurnakan rancangan tersebut.

“DPRD memiliki peran besar untuk memastikan RPJMD mencerminkan aspirasi masyarakat dan sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi,” ujar Umy.

Ia juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi mengawal proses ini agar RPJMD Kabupaten Bulukumba 2025-2030 dapat menjadi pedoman yang realistis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, H. Patudangi, anggota DPRD Provinsi Sulsel, mengingatkan agar RPJMD Bulukumba lebih menyelaraskan program-program daerah dengan program pembangunan provinsi dan Asta Cita Presiden.

Menurutnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan pentingnya kesesuaian program daerah dengan kebijakan yang lebih luas agar tidak terlalu banyak tumpang tindih.

“Kami siap mendukung dan mengawal program-program pemerintah daerah sesuai dengan tanggung jawab kami sebagai anggota DPRD Provinsi,” ungkap Patudangi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba yang diusung pada Pilkada 2024 adalah terwujudnya Kabupaten Bulukumba yang maju dan mandiri, dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

RPJMD yang disusun diharapkan dapat mewujudkan visi tersebut dalam periode 2025-2030.(*)