Wali Kota Makassar Tekankan Kolaborasi Berbasis Data dengan PKK untuk Pembangunan Kota

Makassar, Trotoar.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam mewujudkan program-program strategis, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, peran PKK sangat vital sebagai mitra pemerintah dalam mendukung kebijakan, termasuk upaya menurunkan angka stunting.

Pernyataan tersebut disampaikan Munafri usai menghadiri acara serah terima jabatan (sertijab) Ketua TP PKK Kota Makassar dari Indira Yusuf Ismail kepada Melinda Aksa di Balai Kota Makassar, pada Selasa (11/03/2025).

Indira yang telah menjabat selama dua periode (2014-2019 dan 2021-2025) menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Melinda yang akan memimpin untuk periode 2025-2030.

Wali Kota Makassar itu mengungkapkan bahwa tantangan dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan keluarga tidak dapat diselesaikan tanpa kolaborasi yang baik.

Oleh karena itu, PKK sebagai organisasi yang lebih dekat dengan masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah.

“Mereka (PKK) lebih dekat dengan masyarakat. Kami mensupport segala kebutuhan yang ada, namun yang terpenting adalah program ini harus berbasis data,” ujar Munafri.

Munafri menekankan bahwa setiap program yang dijalankan harus memiliki dasar data yang jelas untuk mengukur efektivitasnya.

Data tersebut sangat penting untuk memahami kondisi di lapangan, seperti jumlah kasus stunting di suatu daerah dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menanggulanginya.

“Contohnya, di daerah A, berapa banyak kasus stunting? Siapa yang terpengaruh? Apa yang harus dilakukan? Program penanggulangannya harus disesuaikan,” lanjutnya.

Wali Kota juga mengingatkan bahwa tanpa data yang akurat, efektivitas kerja sama antara pemerintah dan PKK bisa dipertanyakan.

Jika program yang dilaksanakan tidak menghasilkan perubahan yang signifikan, maka mekanisme kerja sama dan pemberian kewenangan kepada PKK perlu dievaluasi.

“Jika program penanggulangan stunting tidak membuahkan hasil, berarti ada yang salah dengan kerjasama atau dengan proses pemberian kewenangan,” jelasnya.

Munafri juga memastikan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan terus mendukung penuh kegiatan TP PKK, termasuk dari sisi pendanaan.

Namun, ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara akuntabel dan berbasis data yang jelas, guna memastikan setiap dana yang digunakan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dengan kolaborasi yang berbasis data ini, diharapkan program-program PKK dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Makassar, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menurunkan angka stunting di kota ini.