Di Paripurna, Fraksi PKS Kritik Keras Perhatian Pemprov Sulsel Soal Layanan Kesehatan

MAKASSAR, TROTOAR.ID – Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi PKS, Yeni Rahman, melontarkan kritik tajam terhadap Gubernur Sulsel dalam rapat paripurna DPRD, Senin (14/4/2025).

Salah satu kritik yang disampaikan Politisi PKS dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel, yakni kurangnya perhatian Pemerintah Provinsi atas layanan kesehatan.

Dia menyinggung terkait surat edaran Pemprov yang disebutnya menghentikan sementara pembayaran BPJS Kesehatan kepada daerah.

Pelayanan kesehatan tidak bisa dinegosiasikan karena itu kebutuhan utama rakyat. Tahun 2024 kalian malah tidak bayarkan. Sibuk mengutak-atik APBD, tapi mengabaikan rakyat. Bantuan keuangan tidak selesai, utang juga belum dibayar,” ujarnya lantang.

Yeni mendesak agar surat edaran tersebut segera dicabut, dan mencontohkan Pemkot Makassar yang tetap memberikan layanan meski menghadapi keterbatasan anggaran serupa.

“Makassar tidak menghentikan layanan. Jadi Pemprov Sulsel seharusnya juga tidak mencari-cari alasan,” tambahnya.

Sebelumnya juga Yenny Rahman menyoroti ketidakhadiran Gubernur dalam agenda-agenda penting dewan dan menilai pemerintah provinsi kurang serius dalam menangani persoalan rakyat.

Yeni menegaskan bahwa ke depan, kursi Gubernur dan Wakil Gubernur di ruang paripurna seharusnya tidak lagi diisi oleh asisten atau utusan lain.

“Tidak boleh lagi ada asisten duduk di atas. Minimal Sekda yang hadir mewakili kepala daerah,” tegas Yeni.

Ia membandingkan dengan pengalaman saat dirinya menjadi anggota DPRD Kota Makassar, di mana Wali Kota selalu memastikan minimal Sekda yang hadir dalam rapat paripurna, bukan hanya utusan biasa.

Menurutnya, ini adalah bentuk penghormatan terhadap lembaga legislatif dan keseriusan dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Lebih lanjut, Yeni juga menyoroti lemahnya perhatian Pemprov Sulsel terhadap kebutuhan dasar warga, khususnya layanan kesehatan.

Di akhir pernyataannya, Yeni mengusulkan agar rapat paripurna berikutnya tidak dilaksanakan jika Gubernur kembali absen.

“Kita bekerja kolektif-kolegial membangun Sulsel. Kalau Gubernur tidak hadir, lebih baik paripurna tidak usah digelar,” tutupnya.

Menanggapi kritik tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, menyampaikan apresiasi terhadap sikap Fraksi PKS. Ia juga menegaskan pentingnya kehadiran kepala daerah dalam forum resmi dewan.

“Terima kasih kepada Fraksi PKS. Setidaknya, Sekda harus hadir dalam paripurna. Ini penting. Dan pada kesempatan ini, kami minta kepada asisten untuk menyampaikan langsung ke Gubernur,” kata Rahman Pina.