Gubernur Sulsel Suarakan Kekhawatiran Adanya Tambang Emas Di Luwu

MAKASSAR, TROTOAR.ID — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyuarakan Kekhwatiran terhadap rencana pengelolaan tambang emas berskala besar di Kabupaten Luwu.

Pengelolaan tambang emas akan melibatkan kerja sama antara PT Masmindo Dwi Area dan perusahaan tambang raksasa asal Amerika, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.

Dalam keterangannya pada Senin (14/4/2025), Andi Sudirman mengungkapkan kekhawatiran serius terhadap potensi kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial yang bisa ditimbulkan oleh penggunaan metode tambang terbuka (open pit) dalam proyek tersebut.

“Kita akan menyurati Bapak Presiden agar izin tambang di Luwu dievaluasi ulang. Ini bukan sekadar soal investasi, tetapi soal nasib lingkungan dan masa depan masyarakat Luwu,” tegasnya.

Gubernur menyoroti bahwa model pengelolaan tambang seperti ini berpotensi menimbulkan bencana ekologis jangka panjang, merujuk pada kondisi tambang Freeport di Timika, Papua.

Ia menyebut, pengelolaan oleh perusahaan luar berisiko mengulang ketidakadilan yang dialami masyarakat Papua, di mana hasil alam dinikmati segelintir elite, sementara warga lokal menanggung beban kerusakan.

“Kubangan besar, hutan gundul, rakyat tidak sejahtera. Jangan biarkan Luwu mengalami hal serupa. Sekarang saja banjir masih menjadi langganan,” ujar Andi Sudirman.

Ia juga menekankan pentingnya konsistensi terhadap arahan Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan pengelolaan kekayaan alam dikuasai oleh pengusaha lokal, bukan korporasi dari Jakarta, apalagi asing.

“Kalau pengusaha lokal yang kelola, ada ikatan moral dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Tapi kalau dari luar? Yang dinikmati bukan kita, yang menderita justru warga Luwu,” tambahnya.

Andi Sudirman menilai pembukaan lahan secara massif, baik legal maupun ilegal, telah memperparah kerusakan alam di Luwu.

Ia menegaskan, pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan akan berdampak langsung terhadap rakyat kecil.

“Kita tidak bisa diam. Ini soal keadilan dan keberlanjutan. Maka kita akan minta Presiden untuk mempertimbangkan ulang izin tambang ini,” tutupnya.