Pemprov Sulsel Dorong Penyusunan GDPK sebagai Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Daerah

Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong perencanaan pembangunan berbasis kependudukan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menegaskan pentingnya penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota sebagai peta jalan pembangunan jangka panjang.

Hal ini disampaikan Jufri saat menjadi narasumber dalam kegiatan Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan, yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 16 Mei 2025.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah se-Sulsel.

“GDPK menjadi instrumen penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang berorientasi pada dinamika kependudukan. Dokumen ini wajib disusun sebagai acuan strategis untuk lima tahun ke depan, dan diintegrasikan dalam RPJMD masing-masing daerah,” ujar Jufri.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan GDPK merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014.

Dokumen ini dirancang untuk mengarahkan pembangunan hingga tahun 2045, dengan lima fokus utama: pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

“Tanpa GDPK, pembangunan kita akan kehilangan arah dan tidak terukur. Karena itu, saya minta seluruh daerah di Sulsel menyusun dokumen ini berdasarkan kondisi riil dan kebutuhan masing-masing wilayah,” tegas Jufri.

Ia menambahkan bahwa GDPK sejalan dengan visi pembangunan Sulsel yang maju dan berkarakter, serta menjadi fondasi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Shodiqin, menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan awal periode RPJMD baru di daerah.

Penyusunan GDPK, katanya, harus diintegrasikan ke dalam RPJMD agar program pembangunan