Pemkot Makassar Naikkan Tunjangan Guru dan Nakes Pulau hingga Rp2,5 Juta per Bulan

Makassar, Trotoar.id – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah) resmi menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi guru dan tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di wilayah kepulauan.

Kebijakan ini merupakan bagian dari capaian program 100 hari kerja pasangan Appi-Aliyah dalam program Makassar untuk Kesejahteraan (MULIA).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa tunjangan tambahan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi para guru dan nakes yang selama ini mengabdi di daerah yang memiliki tantangan geografis tinggi.

“Mereka adalah garda terdepan dalam mencerdaskan dan menjaga kesehatan masyarakat pulau. Dengan akses yang terbatas dan medan yang sulit, sudah saatnya mereka mendapat perhatian serius dari pemerintah,” kata Appi, Kamis (29/5/2025).

Pemerintah Kota Makassar menetapkan besaran tunjangan tambahan bagi guru dan nakes berdasarkan letak geografis pulau tempat mereka bertugas:

Rp2,5 juta per bulan: Untuk yang bertugas di pulau-pulau terluar seperti Pulau Langkai, Pulau Lanjukang, Pulau Lumu-Lumu, dan Pulau Bone Tambu.

Rp1,5 juta per bulan: Untuk wilayah kepulauan yang lebih dekat seperti Pulau Kodingareng, Barrang Caddi, dan Barrang Lompo.

Munafri menjelaskan bahwa dirinya telah mengunjungi tujuh pulau di wilayah Kota Makassar, baik pulau dekat maupun terluar.

Dari hasil kunjungannya, ia menemukan bahwa para tenaga kerja di sektor pendidikan dan kesehatan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari akses transportasi, fasilitas pendidikan, hingga sarana kesehatan yang terbatas.

Selain pemberian tunjangan, Pemkot Makassar juga tengah mempersiapkan langkah lanjutan untuk mendukung pelayanan di kepulauan, termasuk:

Penyediaan kapal transportasi khusus guru dan nakes

Bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa asal kepulauan

“Kami percaya, keadilan sosial dimulai dari akses yang merata terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Tidak boleh ada warga yang tertinggal hanya karena tinggal di pulau,” tegas Munafri, politisi dari Partai Golkar.

Ia juga memastikan bahwa tenaga pengajar dan medis di wilayah kepulauan ke depan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya sendiri untuk mobilisasi karena transportasi khusus akan disiapkan oleh pemerintah kota.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk tidak hanya membangun kota di daratan, tetapi juga mengedepankan keadilan bagi masyarakat di pulau-pulau.

“Kami ingin para guru dan tenaga kesehatan di kepulauan bisa bertugas dengan tenang, nyaman, dan penuh semangat. Negara harus hadir, termasuk untuk mereka yang berada di garis terdepan,” tutup Munafri.

Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa program 100 hari kerja Appi-Aliyah tidak hanya bersifat simbolis, tetapi menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di wilayah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian maksimal. (*)