Pemprov Sulsel Dirumahkan 2.017 Tenaga Honorer, Tindak Lanjuti Aturan Pemerintah Pusat

Makassar, Trotoar.id — Sebanyak 2.017 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan resmi diberhentikan per 1 Juni 2025.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari amanat pemerintah pusat dalam rangka penataan ulang sistem kepegawaian nasional.

Kepala Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Sukarniaty Kondolele, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menegaskan larangan pengangkatan tenaga honorer baru dan mendorong seluruh instansi untuk beralih ke sistem kepegawaian berbasis ASN.

“Ini adalah kebijakan nasional yang harus dijalankan. Pemerintah daerah hanya melaksanakan amanat undang-undang dan regulasi turunannya. Batas akhir penataan status kepegawaian ditetapkan paling lambat Desember 2024,” kata Sukarniaty dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (12/6/2025).

Ia menambahkan bahwa saat ini sebagian besar formasi jabatan di perangkat daerah telah diisi, dan sisanya akan segera ditempati oleh ASN yang lolos seleksi rekrutmen tahap I dan II, yang saat ini menunggu pengumuman dari pemerintah pusat.

“Karena formasi jabatan sudah tidak tersedia bagi tenaga honorer, maka mereka secara otomatis dirumahkan,” ujarnya.

Pemprov Sulsel, lanjut Sukarniaty, telah mengajukan kebutuhan formasi baru secara eksklusif untuk jalur ASN, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan demikian, tidak tersedia lagi ruang bagi tenaga kerja non-ASN untuk menempati jabatan fungsional di lingkup pemerintahan provinsi.

Kebijakan perumahan tenaga honorer ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi nasional yang bertujuan menciptakan sistem kepegawaian yang profesional, transparan, dan berbasis meritokrasi.