Pemprov Sulsel Genjot Sinkronisasi Data PBI JKN, Wagub Validasi Kunci Perlindungan Sosial yang Adil

Makassar.trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat upaya validasi dan integrasi data kependudukan untuk mendukung akurasi penyaluran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektor yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (17 Juni 2025), Pemprov menegaskan komitmennya dalam memperluas jangkauan Universal Health Coverage (UHC) yang inklusif dan berkeadilan.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, dan dihadiri perwakilan lintas instansi, termasuk BPJS Kesehatan Wilayah IX Sulselbartra, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, BKAD, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel.

Dalam sambutannya, Fatmawati Rusdi menekankan bahwa kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang harus dijamin oleh negara, terutama bagi kelompok miskin dan rentan.

“Penyelarasan data ini bukan hanya soal administratif, tapi fondasi utama dari sistem perlindungan sosial yang adil dan tepat sasaran,” tegas Fatmawati.

Ia menggarisbawahi pentingnya validasi dan integrasi data lintas sektor untuk menghindari dua kesalahan umum:

Menurut Fatmawati, ketidaktepatan data bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keadilan sosial dan memperlebar jurang ketimpangan.

Dalam rapat tersebut, Pemprov Sulsel mendorong kolaborasi antara instansi pusat dan daerah, termasuk Kemensos, BPJS Kesehatan, dan Dukcapil, guna membangun sistem pemutakhiran data yang real-time dan akuntabel.

“Data yang sinkron akan mempercepat verifikasi kepesertaan dan mencegah hambatan birokrasi dalam pelayanan kesehatan,” ujar Fatmawati.

Ia menambahkan, data PBI JKN yang valid dapat dimanfaatkan sebagai basis untuk berbagai program sosial lainnya seperti PKH, bantuan pangan, hingga subsidi energi, menjadikannya instrumen strategis dalam penanggulangan kemiskinan berkelanjutan.

Hingga Juli 2024, cakupan kepesertaan JKN di Sulsel telah mencapai 101,5%, dengan seluruh kabupaten/kota tercatat masuk dalam zona biru UHC.

Artinya, hampir seluruh penduduk Sulsel telah terlindungi oleh skema JKN, baik melalui pembiayaan APBN maupun APBD.

Namun, Wakil Gubernur mengingatkan seluruh pihak agar tidak berpuas diri.

“Capaian UHC ini membanggakan, tetapi harus terus dijaga melalui pemutakhiran data yang berkelanjutan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Sulsel dalam memastikan pelayanan kesehatan universal dapat diakses secara mudah, merata, dan berkelanjutan, terutama bagi warga tidak mampu.

“UHC yang inklusif hanya bisa tercapai jika didukung dengan data yang akurat, sistemik, dan transparan,” pungkas Fatmawati.