Gubernur Sulsel Instruksikan Penanganan Cepat Banjir dan Longsor di Empat Kabupaten

Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bergerak cepat menangani bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menginstruksikan BPBD Sulsel dan Dinas Sosial Provinsi untuk segera turun langsung ke lapangan guna memastikan penanganan darurat berjalan optimal.

Empat kabupaten yang terdampak cukup parah yakni Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai, menjadi prioritas dalam aksi tanggap darurat ini.

“Instruksi langsung dari Bapak Gubernur adalah memastikan evakuasi, distribusi logistik, dan pemulihan akses jalan segera dilakukan,” kata Kepala BPBD Sulsel, Amson Padolo, Sabtu (6/7/2025).

Tim BPBD Sulsel telah dikerahkan ke seluruh wilayah terdampak untuk melakukan evakuasi warga, distribusi bantuan logistik, dan pendirian dapur umum di beberapa titik strategis.

Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi dan warga yang rumahnya terdampak banjir.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas PU Bina Marga untuk membersihkan material longsor yang menutup akses jalan, serta berkoordinasi dengan Balai Pompengan terkait tanggul jebol yang menyebabkan luapan air sungai,” tambah Amson.

BPBD juga mulai menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi tanggul sebagai solusi jangka panjang untuk mengantisipasi bencana serupa ke depan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abd Malik Faisal, memastikan bahwa kebutuhan logistik untuk warga terdampak telah disiapkan melalui sistem buffer stock yang tersebar di tiap kabupaten/kota.

“Kami telah menyalurkan bantuan logistik sebelum bencana terjadi, sebagai bagian dari langkah antisipatif. Jika stok di kabupaten menipis, segera akan kami tambah berdasarkan hasil asesmen dari lapangan,” jelasnya.

Buffer stock logistik mencakup bahan makanan, perlengkapan evakuasi, dan kebutuhan dasar lainnya, yang disiapkan untuk mempercepat respons tanpa harus menunggu distribusi dari provinsi.

Langkah cepat yang diambil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan bentuk komitmen untuk melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan pascabencana.

Pemerintah terus mengupayakan agar penanganan banjir dan longsor dilakukan secara terintegrasi, melibatkan berbagai OPD dan mitra teknis di lapangan.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan koordinasi yang kuat, diharapkan proses pemulihan dapat berjalan lancar dan masyarakat terdampak segera kembali ke aktivitas normal.