Pemprov Sulsel Dorong Aksi Konkret Cegah Stunting Lewat Pemanfaatan Data Gizi

Makassar, Trotoar .id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat komitmennya dalam percepatan pencegahan stunting melalui penyelenggaraan Lokakarya.

Lokakarya yang bertajuk “Komitmen untuk Gizi: Dari Bukti Menuju Dampak – Mewujudkan Program Gizi yang Terarah, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (15/7/2025), dan merupakan hasil kolaborasi dengan UNICEF Indonesia serta Yayasan Jenewa Madani Indonesia.

Lokakarya ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menurunkan angka stunting dan menangani berbagai bentuk malnutrisi secara sistematis.

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta Sekretariat Wakil Presiden RI. Wakil bupati dan wali kota serta jajaran pimpinan dari 24 kabupaten/kota se-Sulsel juga turut ambil bagian.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, selaku Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TPPPS) Provinsi Sulsel, diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, M.Kes., MM., MH. Dalam sambutannya.

Ia menekankan pentingnya penggunaan data sebagai dasar kebijakan dan tindakan konkret di lapangan.

“Data tidak boleh berhenti di laporan, tapi harus menjadi dasar keputusan dan langkah nyata. Kepemimpinan daerah sangat menentukan keberhasilan program gizi,” tegas Ishaq.

Sementara itu, Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Sulawesi dan Maluku, Henky Widjaja, Ph.D, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi triple burden of malnutrition, yaitu stunting dan wasting, obesitas, serta kekurangan zat gizi mikro seperti anemia.

Ketiga permasalahan ini bukan hanya mengancam tumbuh kembang anak, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Henky menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan untuk menyusun dan menjalankan program gizi yang efektif dan berkelanjutan.

Adapun dasar intervensi yang digunakan mengacu pada Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 serta Strategi Nasional Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (Stranas P3S) 2025–2029.

Kegiatan ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam menganalisis, menerjemahkan, dan mengimplementasikan data tersebut ke dalam kebijakan, perencanaan, dan penganggaran yang lebih terukur.

Direktur Jenewa Institute, Surahmansah Said, M.P.H, menambahkan bahwa lokakarya ini juga bertujuan memperkuat kapasitas daerah dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus mendukung pelaksanaan strategi nasional pencegahan stunting secara kolaboratif.

Agenda lokakarya mencakup sesi panel, diskusi kelompok, dan penyampaian pernyataan komitmen dari pimpinan daerah.

Isu strategis yang dibahas meliputi pengelolaan program gizi, komunikasi perubahan perilaku, hingga intervensi gizi di lingkungan sekolah.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, setiap daerah diwajibkan menyusun dokumen hasil analisis data SSGI dan Stranas P3S, rencana aksi lintas sektor, serta pembagian peran dalam pencegahan stunting hingga tahun 2030.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi kuat antar pemangku kepentingan guna mewujudkan Sulawesi Selatan yang bebas dari stunting dan malnutrisi, serta meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang.