Wali Kota Makassar Larang Toilet Berbayar di Pasar Tradisional

MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar resmi melarang segala bentuk pungutan atau retribusi penggunaan toilet umum di seluruh pasar tradisional.

Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai langkah nyata menghadirkan pelayanan publik yang adil dan ramah terhadap masyarakat kecil.

“Saya instruksikan, mulai sekarang tidak boleh ada lagi toilet berbayar di semua pasar di Makassar. Itu fasilitas umum, bukan bisnis!” tegas Munafri saat meluncurkan sistem pembayaran digital berbasis QRIS di Pasar Pusat Niaga Daya, Senin (28/7/2025).

Didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Munafri — yang akrab disapa Appi — menilai retribusi toilet telah menjadi keluhan serius warga.

Banyak pengunjung pasar merasa terbebani hanya karena ingin memenuhi kebutuhan dasar.

“Bagaimana kalau orang tidak punya uang receh? Masa mau buang air saja harus mikir biaya? Ini soal keadilan pelayanan publik,” ujarnya, Selasa (29/7/2025) di Balai Kota Makassar.

Appi menyatakan bahwa toilet merupakan hak dasar masyarakat dan tidak seharusnya dipungut biaya.

Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan, bukan karena bayar, melainkan karena rasa tanggung jawab.

“Kita akan anggarkan untuk perawatan toilet. Petugas kebersihan tetap bekerja, tapi masyarakat tidak perlu membayar. Menjaga kebersihan itu karena kesadaran, bukan karena dipungut biaya,” katanya.

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perdagangan dan Perumda Pasar akan segera menerbitkan aturan resmi untuk menindaklanjuti kebijakan ini. Pengawasan juga akan diperketat agar tidak ada pungutan liar di lapangan.

Langkah ini pun disambut positif oleh pengunjung pasar. Mereka menyebut kebijakan ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan warga kelas menengah ke bawah.

“Kami ingin menghadirkan pasar yang nyaman, bersih, dan manusiawi. Toilet bukan barang mewah, itu hak dasar setiap orang,” tambah Aliyah Mustika Ilham.

Plt. Dirut Perumda Pasar Raya, Ali Gauli Arief, menyatakan bahwa pihaknya langsung menindaklanjuti instruksi ini.

“Kalau sudah ada perintah, kita langsung jalankan. Hari ini juga,” tegas Ali.

Saat ini, Perumda Pasar mengelola 25 pasar, terdiri dari 18 pasar induk, 4 pasar darurat, dan 3 kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Surat edaran akan segera dikirimkan ke seluruh mitra pengelola seperti PT Melati (Pasar Sentra) dan PT Latunrung (Pasar Butung) agar kebijakan ini diterapkan secara seragam.

Ali Gauli menyebut bahwa selama ini retribusi toilet dianggap sebagai bagian dari ekosistem ekonomi informal pasar. Namun, pihaknya siap menyesuaikan sistem pengelolaan.

“Kami akan buat struktur baru agar tetap berjalan tanpa membebani masyarakat. Ini tentang mengubah pola pikir: menjaga toilet bukan karena bayar, tapi karena kesadaran akan lingkungan bersih.”

Perumda Pasar juga akan memperkuat pengawasan dan menambah petugas kebersihan untuk memastikan fasilitas tetap bersih, aman, dan layak digunakan secara gratis.

Kebijakan ini menjadi simbol pergeseran paradigma pelayanan publik yang berpihak kepada warga. Wali Kota Munafri memastikan, seluruh fasilitas publik — termasuk toilet — harus bisa diakses tanpa hambatan biaya.

“Ini bukan hanya tentang toilet. Ini tentang bagaimana kita menghargai masyarakat kecil dan memastikan mereka merasa dimanusiakan di ruang publik,” tutup Munafri.