Pemkot Makassar Mantapkan Reformasi Birokrasi Lewat Kolaborasi Strategis dengan BKN RI

JAKARTA, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham terus memperkuat komitmen mewujudkan birokrasi profesional dan berintegritas.

Kali ini, Pemkot melakukan langkah strategis dengan berkonsultasi langsung ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Munafri dan dihadiri Sekda A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, serta para pakar dan tim ahli Pemkot, termasuk Prof. Dr. Nurlina Zubair, menjadi bagian dari penguatan sistem merit dalam tata kelola aparatur sipil negara (ASN) di Makassar.

“Alhamdulillah, kami mendapat banyak arahan dari Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh. Semua mengarah pada penguatan sistem merit yang berbasis kinerja dan profesionalisme,” kata Munafri usai pertemuan.

Munafri menegaskan bahwa promosi jabatan ASN di lingkup Pemkot Makassar ke depan akan dilakukan secara objektif dan transparan, berdasarkan kompetensi, talenta, dan integritas, bukan karena kedekatan, politik, atau senioritas semata.

Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, mengungkapkan bahwa BKN memberi kepercayaan penuh kepada Pemkot Makassar untuk menjadi kota percontohan nasional dalam implementasi sistem merit dan manajemen talenta ASN.

“Ini adalah momentum penting. Kami langsung diminta untuk menyiapkan roadmap implementasi sistem merit. Pak Wali juga telah menugaskan kami agar bergerak cepat,” tegas Kamelia.

Menurutnya, sistem merit bukan hanya instrumen promosi jabatan, tetapi alat strategis untuk pemetaan menyeluruh terhadap kompetensi, motivasi, dan integritas ASN. Tujuannya jelas: menempatkan orang tepat di posisi yang tepat.

“Sistem ini adalah pondasi membangun birokrasi yang sehat, profesional, dan benar-benar melayani,” tambahnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot Makassar menggandeng para ahli transformasi digital dan reformasi birokrasi, termasuk Ir. H. Juwanda, untuk merancang sistem kepegawaian yang modern, adaptif, dan terintegrasi teknologi.

Sementara itu, Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik inisiatif Pemkot Makassar.

Ia menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam implementasi merit system, demi menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berdaya saing.

“Banyak daerah berlomba membangun sistem merit, tapi Makassar mendapat kepercayaan khusus dari BKN. Kami siap mendampingi agar hasilnya konkret dan bisa jadi model nasional,” pungkas Kamelia.