Wali Kota & Kejari Makassar Sepakat: Sekolah Bukan Ladang Bisnis

MAKASSAR, Trotoar.id — Dua pucuk pimpinan di Makassar kompak melayangkan peringatan keras kepada seluruh kepala sekolah SD dan SMP di Kota Daeng: hentikan semua praktik kotor di dunia pendidikan.

Dalam Sosialisasi Edukasi Anti-Korupsi yang diikuti 400 kepala sekolah di Aula BBPMP Sulsel, Selasa (12/8/2025), Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan sekolah bukan tempat mengeruk keuntungan pribadi.

“Jangan main-main di wilayah pendidikan. Sekolah bukan tempat bisnis. Jabatan kepala sekolah adalah amanah, bukan ladang cuan,” tegas Appi — sapaan akrab Munafri.

Ia menyoroti laporan soal pengadaan buku, penjualan seragam, dan penerimaan murid baru yang diwarnai pungutan liar hingga nepotisme.

“Bangga kah kita kalau pendidikan dijadikan pasar bebas? Tidak,” sindirnya.

Munafri juga mengingatkan agar kepala sekolah tidak terjebak jual beli jabatan atau kebijakan “pesanan” yang merusak integritas.

“Jangan gadaikan jabatan hanya karena sejuta-dua juta. Integritas itu harga mati,” tegasnya.

Senada, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Nauli Rahim Siregar menutup pintu bagi kepala sekolah yang “cawe-cawe” dalam pengadaan seragam, buku, maupun penerimaan murid baru.

“Lepas urusan seragam, lepas urusan buku. Jangan jadikan sekolah sebagai oligarki. Kalau sudah diperingatkan tapi diulang, jangan salahkan saya kalau langsung kami proses,” ancam Nauli.

Ia menyebut praktik seperti itu sudah jadi “penyakit lama” sejak puluhan tahun lalu, tapi masih saja dilestarikan.

“Cawe-cawe di penerimaan murid baru, cawe-cawe di pengadaan seragam, itu dari dulu. Dan terbukti, kemarin ada yang viral,” katanya.

Nauli juga menyentil kepala sekolah yang sibuk mengurus seragam tapi membiarkan sekolah rusak dan fasilitas minim.

“Bagaimana mau belajar dengan baik kalau lantai copot, lampu tidak ada, tapi seragam gonta-ganti tiap hari?” ujarnya.

Keduanya menegaskan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah hak siswa, bukan dompet pribadi kepala sekolah.

Penyalahgunaan dana ini, termasuk pungli dan nepotisme, jelas masuk ranah hukum dan siap diproses.

“Bayangkan menjelang pensiun malah masuk penjara karena main dana BOS. Ini bukan ancaman, tapi fakta hukum,” tutup Munafri.