Wali Kota Munafri Tekankan Penanganan Darurat TPA Antang, DLH Jadi Leading Sector

MAKASSAR, Trotoar.id – Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya memperkuat sistem pengelolaan sampah untuk mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang.

Hal itu ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat memimpin rapat koordinasi khusus bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar di Jalan Chairil Anwar, Rabu (27/8/2025).

Rakor dihadiri Kepala DLH Helmy Budiman, Sekretaris Ferdy Mochtar, serta jajaran pejabat teknis. Munafri meminta langkah-langkah konkret segera dilakukan untuk membenahi kondisi TPA yang kini menjadi titik kritis penilaian Adipura.

“Nilai kita saat ini masih di angka 60-an, sementara target ada di 85. Nilai terbesar ada di TPA, itu harus kita intervensi maksimal. Saya mau kita fokus pembenahan akses, topsoil, hingga kolam lindik agar TPA tidak hanya menjadi lokasi buang sampah, tapi tertata dengan baik,” tegasnya.

Munafri menekankan perlunya ritme kerja kolektif tanpa ego sektoral. DLH ditetapkan sebagai leading sector pengelolaan sampah, dengan dukungan penuh dari Dinas PU, Pertanian, Perikanan, dan perangkat daerah lainnya.

“Tidak boleh lagi kerja sektoral. Jumat atau Sabtu kita rapat bersama semua pihak untuk susun flow program yang detail,” ungkapnya.

Menurut Munafri, persoalan teknis di lapangan tidak bisa dihadapi dengan pendekatan biasa. Ia meminta penyusunan langkah darurat agar progres tetap berjalan.

“Sekarang bukan waktunya berpikir ideal. Kalau hanya ideal, selesai. Kita harus punya cara berpikir extraordinary supaya pekerjaan jalan. Semua proses teknis harus dikomunikasikan baik,” tegasnya.

Wali Kota juga menyoroti perbaikan akses jalan dan penimbunan material di sekitar TPA. Ia meminta koordinasi cepat dengan kontraktor agar transportasi tidak terganggu dan proses pekerjaan lebih efisien.

Munafri menegaskan bahwa pengelolaan sampah Kota Makassar harus bermuara pada urban farming. Ia bahkan meminta DLH menghadirkan percontohan pertanian perkotaan di lingkup instansinya.

“Jangan ada lagi pegawai DLH abai soal sampah, apalagi plastik. DLH harus jadi teladan. Saya mau ada pertanian percontohan di sini,” ucapnya.

Lebih jauh, ia menginstruksikan seluruh OPD ikut membina pengelolaan sampah hingga ke tingkat RT/RW. Setiap dinas diberi tanggung jawab wilayah tertentu, lengkap dengan pola pembinaan ke masyarakat.

“Satu dinas bisa membina satu atau beberapa RT. Kalau ada mitra kerja, bisa dilibatkan. Intinya semua OPD harus turun langsung ke masyarakat,” tandas Munafri.

Dengan penguatan kolaborasi lintas OPD, pembenahan TPA, serta edukasi masyarakat lewat RT/RW, Pemkot Makassar berharap persoalan sampah bisa terurai sekaligus mendukung target Makassar menuju kota berkelanjutan.