APBD-P 2025, Pemkot Makassar Fokus Program Prioritas di Tengah Penurunan Pendapatan

MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program-program prioritas meski pendapatan daerah mengalami penurunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.

Hal itu disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar secara virtual, Selasa (2/9/2025).

Rapat tersebut membahas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD-P 2025. Sebelumnya, pembahasan sudah diawali dengan penyampaian Nota Keuangan serta KUA-PPAS pada 29 Agustus 2025.

Munafri menjelaskan, penyesuaian anggaran ini dilakukan karena adanya perubahan asumsi dasar ekonomi makro, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta penyesuaian kebijakan umum daerah.

Selain itu, perubahan juga dipicu kebutuhan realokasi anggaran akibat fluktuasi pendapatan serta kebijakan transfer pemerintah pusat.

“APBD Perubahan ini disusun untuk mengantisipasi belanja mendesak, menyelesaikan program prioritas, dan menjaga kapasitas fiskal daerah tetap prudent hingga akhir tahun anggaran,” kata Munafri.

Dalam rancangan APBD-P 2025, Pendapatan Daerah ditargetkan Rp4,898 triliun atau turun 9,02 persen dibanding APBD pokok 2025 sebesar Rp5,384 triliun. Sementara Belanja Daerah disusun Rp5,128 triliun, menurun 9,77 persen dari sebelumnya Rp5,684 triliun.

Dengan demikian, terjadi defisit Rp294,18 miliar yang ditutupi dari surplus pembiayaan netto sebesar Rp294,18 miliar.

Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp2,17 triliun, turun 12,35 persen. Pendapatan transfer juga turun 6,18 persen menjadi Rp2,721 triliun.

Sedangkan dari sisi belanja, Belanja Operasi dirasionalisasi menjadi Rp4,138 triliun (turun 0,69 persen), Belanja Modal terkoreksi signifikan menjadi Rp980,28 miliar (turun 33,64 persen), sementara Belanja Tak Terduga hanya Rp10 miliar atau merosot 75 persen dari alokasi awal Rp40 miliar.

“Ini merupakan langkah rasionalisasi agar anggaran lebih tepat sasaran dan sesuai kemampuan fiskal daerah,” jelas Munafri.

Meski ruang fiskal terbatas, Wali Kota menegaskan APBD-P 2025 tetap diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas. Antara lain:

1. Peningkatan kualitas pendidikan, termasuk sarana, prasarana, kurikulum, dan tenaga pendidik.
2. Pengendalian inflasi dan perluasan kesempatan berusaha.
3. Penguatan kapasitas aparatur dan reformasi birokrasi.
4. Layanan kesehatan promotif-preventif dan perlindungan masyarakat miskin.
5. Pemulihan ekonomi berbasis kewirausahaan dan ekonomi digital.
6. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan serta fasilitas pemerintahan modern.
7. Perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim.

Munafri menegaskan bahwa kolaborasi eksekutif dan legislatif sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan kota.

“Dengan semangat kebersamaan, kita jadikan pembahasan APBD Perubahan ini sebagai bukti komitmen pemerintah terhadap kepentingan masyarakat Kota Makassar,” tutupnya.