MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengikuti Rapat Koordinasi Khusus Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual, Selasa (2/9/2025).
Rakor yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri ini dipimpin langsung oleh Mendagri Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan.
Agenda utama adalah membahas kondisi inflasi nasional dan strategi pengendalian harga kebutuhan pokok di seluruh daerah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas Pemkot Makassar.
Menurutnya, menjaga stabilitas harga bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Kami di Makassar akan memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder, mulai dari distribusi pangan, pengawasan stok, hingga intervensi pasar bila diperlukan. Fokus utama kita adalah menjaga daya beli masyarakat,” ujar Munafri.
Pemkot Makassar melalui TPID juga menyiapkan program strategis seperti operasi pasar, dukungan sektor pertanian, hingga digitalisasi distribusi pangan agar harga bahan pokok tetap terjangkau.
Dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian memaparkan bahwa inflasi nasional pada Agustus 2025 tercatat 2,31 persen, turun dari bulan sebelumnya 2,37 persen.
“Angka ini cukup baik dengan tren penurunan minus 0,08 persen. Faktor utamanya adalah terkendalinya sektor pangan, minuman, dan makanan berkat intervensi pemerintah melalui operasi pasar murah,” jelas Tito.
Meski begitu, Mendagri mengingatkan masih ada beberapa daerah yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengendalian inflasi.
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa produksi pangan nasional tahun 2025 diperkirakan surplus hingga 3 juta ton.
Hingga September, produksi beras telah mencapai 28 juta ton, ditambah 2,6 juta ton di Oktober.
“Sampai akhir tahun total produksi diperkirakan 33,5 juta ton, sementara kebutuhan hanya 30 juta ton. Artinya kita surplus sekitar 3 juta ton. Tahun ini tidak ada impor beras, stok kita kuat 3,9 juta ton,” tegas Zulkifli.
Namun, harga beras mengalami penyesuaian dari Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram, seiring kenaikan harga gabah di tingkat petani yang mencapai Rp6.500 per kilogram.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyalurkan bantuan pangan kepada 18,3 juta keluarga miskin, serta menyiapkan program beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) seharga Rp12.500 per kilogram.
“Pemerintah daerah harus mempercepat penyaluran SPHP terutama di pasar tradisional, agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap bisa menjangkau beras murah,” tambah Zulkifli.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) baru terkait percepatan pembangunan kawasan pangan melalui pengembangan sawah, infrastruktur irigasi, dan ketahanan energi.
Wali Kota Munafri menyambut baik langkah pemerintah pusat dan menegaskan Makassar siap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi.
“Rakor ini menjadi langkah konkret memperkuat kolaborasi pusat dan daerah. Kami pastikan Makassar akan terus menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” pungkasnya.
Komentar