Fraksi Gerindra Soroti APBD Perubahan 2025: PAD Naik, Tantangan Masih Besar

MAKASSAR , Trotoar.id – Dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2025, Fraksi Gerindra DPRD Sulawesi Selatan menyoroti sejumlah poin penting terkait pendapatan, belanja, defisit, hingga program prioritas pemerintah provinsi.

Pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp10,402 triliun, naik 6,79 persen dari APBD pokok. Peningkatan terutama bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan Rp5,572 triliun atau naik 15,27 persen.

Fraksi Gerindra mengapresiasi langkah pemerintah mengoptimalkan PAD, khususnya dari pajak kendaraan bermotor, retribusi daerah, serta dividen BUMD. Namun, mereka juga menilai masih ada tantangan serius yang perlu segera dibenahi.

“Kepatuhan wajib pajak masih rendah, penegakan sanksi belum maksimal, pemanfaatan aset daerah belum optimal, dan partisipasi pihak ketiga juga masih terbatas,” tegas juru bicara Fraksi Gerindra.

Untuk itu, Gerindra mendesak pemerintah memperkuat digitalisasi layanan pajak, menata ulang pengelolaan aset, serta mendorong kemitraan produktif dengan sektor swasta agar pendapatan daerah meningkat secara berkelanjutan.

Dalam APBD Perubahan 2025, belanja daerah direncanakan Rp10,334 triliun, dengan alokasi terbesar pada belanja operasi Rp6,392 triliun.

Fraksi Gerindra menilai meski ada peningkatan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, namun belanja pegawai dan rutin masih mendominasi. Padahal, APBD menurut mereka seharusnya lebih berpihak pada program produktif dan pro-rakyat.

Program yang didorong antara lain:

• Pemberdayaan UMKM dan koperasi,
• Penguatan ketahanan pangan dan pertanian,
• Subsidi transportasi dan energi bagi masyarakat kurang mampu,
• Peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan,
• Infrastruktur konektivitas di wilayah kepulauan dan perbatasan.

APBD Perubahan 2025 mencatat defisit Rp67,935 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto dengan jumlah sama.

Fraksi Gerindra mengingatkan agar pembiayaan tidak semata mengandalkan utang atau penjualan aset. Sebagai alternatif, mereka menekankan perlunya efisiensi belanja yang ketat, optimalisasi SILPA, serta pengembangan skema pembiayaan inovatif melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Fraksi Gerindra menyatakan mendukung program prioritas Pemprov Sulsel, yakni pemulihan ekonomi berbasis sektor unggulan, peningkatan kualitas SDM, serta pembangunan infrastruktur.

Namun, mereka menegaskan bahwa program tersebut harus memiliki indikator kinerja yang jelas, target terukur, dan pengawasan ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya di desa, kepulauan, dan wilayah terpencil.

Fraksi Partai Gerindra juga menyoroti tiga hal yang harus menjadi fokus utama pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan APBD Perubahan tahun 2025

1. Masih adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah,
2. Perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD,
3. Pentingnya pengawasan internal untuk mencegah kebocoran anggaran.

“APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang adil, merata, dan berpihak pada rakyat,” tutup Fraksi Gerindra.